Dari Hormuz ke Malaka, aneksasi kuasa di jalur sempit dunia

Selasa, 5 Mei 2026 15:46 WIB

Personel Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Alamang-644 melaksanakan latihan kesiapsiagaan peran tempur bahaya udara di perairan Selat Malaka. ANTARA/HO-Dispen Koarmada I/aa.

Jakarta (ANTARA) - Di tengah lanskap geopolitik yang semakin terfragmentasi, selat-selat strategis kembali menjadi episentrum kalkulasi kekuatan global.

Jalur sempit seperti Selat Malaka dan Selat Hormuz tidak lagi sekadar penghubung laut, melainkan simpul vital yang menentukan stabilitas energi, perdagangan, dan keamanan internasional.

Lebih dari sepertiga perdagangan dunia dan sekitar 20 persen distribusi minyak global melintasi titik-titik ini. Angka tersebut menjelaskan satu hal yaitu siapa yang mengendalikan selat, memiliki leverage terhadap sistem ekonomi global.

Namun, bentuk pengendalian yang berkembang hari ini tidak selalu berupa aneksasi teritorial konvensional. Tidak ada deklarasi resmi, tidak ada pengibaran bendera. Yang muncul adalah apa yang dapat disebut sebagai aneksasi fungsional yaitu penguasaan melalui regulasi, keamanan, dan terutama instrumen ekonomi.

Negara atau aktor yang mampu mengendalikan infrastruktur pelabuhan, sistem logistik, serta mekanisme keamanan di sekitar selat, pada dasarnya telah memegang kendali de facto atas arus yang melintasinya.

Kasus Selat Hormuz memberikan ilustrasi paling gamblang tentang bagaimana selat menjadi alat tawar geopolitik. Selat ini merupakan jalur utama ekspor minyak dari Teluk Persia menuju pasar global.

Dalam berbagai periode ketegangan —terutama antara Iran dan negara-negara Barat— ancaman penutupan atau gangguan terhadap Selat Hormuz secara langsung memicu gejolak dan volatilitas harga minyak dunia, sekaligus mengguncang stabilitas ekonomi global

Bahkan tanpa benar-benar menutup selat, kemampuan Iran untuk mengganggu lalu lintas kapal tanker sudah cukup menciptakan efek psikologis dan ekonomi global. Ini adalah bentuk kontrol non-teritorial dimana kekuatan untuk memengaruhi tanpa harus memiliki secara formal.

Dalam perspektif strategi maritim, Hormuz menunjukkan bahwa "kapabilitas gangguan" (disruption capability) dapat menjadi substitusi efektif bagi penguasaan penuh. Iran tidak perlu menganeksasi wilayah baru, cukup dengan mempertahankan posisi geografis dan kapasitas militernya di sekitar selat, negara ini memperoleh posisi tawar yang signifikan dalam negosiasi internasional.

Dengan kata lain, kontrol atas choke point menciptakan deterrence economy kemampuan mempengaruhi ekonomi global sebagai bagian dari strategi pertahanan.

Sementara itu, dinamika di Selat Malaka menunjukkan varian berbeda dari fenomena yang sama. Selat ini adalah salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik.

Berbeda dengan Hormuz yang didominasi ketegangan militer, Malaka menghadirkan kompetisi dalam bentuk ekonomi dan keamanan maritim yang lebih halus. Negara-negara besar baik dari Asia Timur maupun Barat memiliki kepentingan besar untuk memastikan stabilitas jalur ini, mengingat ketergantungan mereka terhadap suplai energi dan perdagangan.