Kabupaten Badung, Bali (ANTARA) - Pemerintah memastikan pemilihan umum (pemilu) yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 tidak akan mengganggu investasi minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Hageng Suryo Nugroho mengatakan dalam 10 tahun terakhir, pelaksanaan pemilu tidak pernah menyebabkan ketidakstabilan politik di Indonesia.
"Jika ada perubahan pergantian presiden atau pemerintahan, saya tegaskan tidak akan ada perubahan signifikan atau kebijakan yang tidak terduga," kata Hageng dalam Panel Session: Unlocking Opportunities in Indonesia's Dynamic Oil and Gas Investment Landscape pada International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (ICIUOG) 2023 di Kabupaten Badung, Bali, Jumat.
Kendati demikian, kata dia, pemerintah tetap memitigasi untuk menghadapi Pemilu 2024, terutama terkait dengan regulasi investasi.
Mitigasi yang dilakukan, salah satunya terkait kemudahan berusaha karena pemerintah juga mengejar target ranking ke-6 produk domestik bruto (PDB) dunia pada 2045.
"Meskipun adanya pergantian presiden, pemerintah mengusahakan terus menjamin kelancaran dan keberlanjutan bisnis sebagai suatu komitmen yang harus diselesaikan," ujar Hageng.
Sebelumnya, pada hari pertama ICIUOG 2023, Rabu (20/9), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga menegaskan pemilu bukan lah sesuatu yang perlu ditakuti investor. Pemilu merupakan hajatan demokrasi yang akan terus dilakukan Indonesia.
"Saya pastikan pemilu bukan sumber ketidakpastian, ini adalah demokrasi yang akan kita pertahankan," ucap Sri.
Ia juga mengatakan pemerintah siap memberikan dukungan kebijakan fiskal untuk mendukung peningkatan investasi pada sektor hulu migas Indonesia dalam rangka mendukung pencapaian target produksi 1 juta BOPD minyak dan 12 BSCFD gas di tahun 2030.
Saat ini, kata dia, sektor hulu migas menghadapi dua tantangan serius, yaitu bagaimana berkontribusi terhadap ketahanan energi sekaligus beradaptasi atas komitmen global mengenai perubahan iklim. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan sejumlah dukungan guna meningkatkan kinerja sektor hulu migas.
"Dalam otoritas kami di Kementerian Keuangan, kami akan terus menyediakan fleksibilitas fiskal mengacu kepada usulan yang rasional, sehat, dan kritis dari industri," ujarnya.