Palembang (ANTARA) - Dalam rangka meningkatkan kualitas pemberitaan dan pemberian Informasi, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menggelar Konsinyering penyusunan pedoman manajemen pemberitaan, advertorial, pemantauan dan penanganan media yang diikuti oleh pemangku kehumasan seluruh kanwil se-Indonesia, Selasa (12/9).
Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI Hantor Situmorang dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kemenkumham berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pemberitaan di tengah persaingan media yang ada.
“Pemangku kehumasan di lingkungan Kemenkumham harus mampu menggelorakan informasi secara masif. Penggunaan teknik iklan atau advertorial menjadi solusi dalam melakukan publikasi karena selain menyebarkan di media internal dan media sosial yang kita miliki, relasi media juga membantu dalam penyampaian informasi secara maksimal,” ujar Hantor saat membuka kegiatan di Jambuluwuk Hotel Malioboro Yogyakarta.
Ia menyampaikan bahwa saat ini keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi yang didukung dengan kemajuan teknologi canggih, masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan informasi, terlebih melalui media massa.
"Diperlukan adanya double-checking dan validasi terhadap setiap informasi yang disampaikan karena setiap badan publik diamanatkan untuk memberikan informasi yang diperlukan oleh masyarakat,” ujar Hantor.
Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel Dr Ilham Djaya menugaskan petugas Humas Kanwil Sumsel untuk mengikuti kegiatan tersebut guna memaksimalkan publikasi agar sesuai dengan aturan yang berlaku.
Ilham Djaya juga berharap pemangku kehumasan Kanwil Sumsel dapat terus berbenah dan meningkatkan kapasitasnya dalam penyusunan berita dan konten kehumasan lainnya agar seluruh informasi layanan publik dan kinerja Kemenkumham Sumsel dapat terpublikasi dengan maksimal.
Kegiatan konsinyering ini berlangsung selama empat hari yaitu tanggal 12 - 15 September 2023 yang dipimpin langsung oleh Koordinator Hubungan Masyarakat Biro Hukerma Tubagus Erif Faturahman yang membedah setiap bab dari draft pedoman manajemen pemberitaan, advertorial, pemantauan dan penanganan media yang telah disusun oleh jajaran Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Kemenkumham RI.
Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI Hantor Situmorang dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kemenkumham berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pemberitaan di tengah persaingan media yang ada.
“Pemangku kehumasan di lingkungan Kemenkumham harus mampu menggelorakan informasi secara masif. Penggunaan teknik iklan atau advertorial menjadi solusi dalam melakukan publikasi karena selain menyebarkan di media internal dan media sosial yang kita miliki, relasi media juga membantu dalam penyampaian informasi secara maksimal,” ujar Hantor saat membuka kegiatan di Jambuluwuk Hotel Malioboro Yogyakarta.
Ia menyampaikan bahwa saat ini keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi yang didukung dengan kemajuan teknologi canggih, masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan informasi, terlebih melalui media massa.
"Diperlukan adanya double-checking dan validasi terhadap setiap informasi yang disampaikan karena setiap badan publik diamanatkan untuk memberikan informasi yang diperlukan oleh masyarakat,” ujar Hantor.
Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel Dr Ilham Djaya menugaskan petugas Humas Kanwil Sumsel untuk mengikuti kegiatan tersebut guna memaksimalkan publikasi agar sesuai dengan aturan yang berlaku.
Ilham Djaya juga berharap pemangku kehumasan Kanwil Sumsel dapat terus berbenah dan meningkatkan kapasitasnya dalam penyusunan berita dan konten kehumasan lainnya agar seluruh informasi layanan publik dan kinerja Kemenkumham Sumsel dapat terpublikasi dengan maksimal.
Kegiatan konsinyering ini berlangsung selama empat hari yaitu tanggal 12 - 15 September 2023 yang dipimpin langsung oleh Koordinator Hubungan Masyarakat Biro Hukerma Tubagus Erif Faturahman yang membedah setiap bab dari draft pedoman manajemen pemberitaan, advertorial, pemantauan dan penanganan media yang telah disusun oleh jajaran Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Kemenkumham RI.