Palembang (ANTARA) - Pemerintah Kota Palembang, Sumatra Selatan, merasionalkan target pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2023 menjadi Rp1,13 triliun dari sebelumnya senilai Rp1,23 triliun.
Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang Herly Kurniawan di Palembang, Kamis, mengatakan, pihaknya merasionalkan target tersebut, sebab ada beberapa item pajak sulit untuk dicapai seperti Pajak Penerangan Jalan (sumber dari PLN), PBB dan Bea Perolehan Hak ataa Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Ia menjelaskan seperti Pajak Penerangan Jalan dari PLN itu potensi setiap bulannya hanya mencapai Rp20 miliar dan jika ditotalkan dalam kurun waktu satu tahun, maka yang terkumpul senilai Rp240 miliar sedangkan targetnya tahun ini Rp250 miliar dan masih tersisa Rp10 miliar.
Kemudian, untuk potensi penerimaan BPHTB itu senilai Rp15 miliar per bulan, dan juga adanya BPHTB Pertamina yang belum dibayarkan senilai Rp45 miliar, sehingga yang terkumpul Rp220 miliar, namun itu masih belum dapat memenuhi target yang ditetapkan Rp314 miliar.
"Untuk target PBB juga sulit dicapai karena ada wajib pajak yang meminta pengurangan dan tidak membayarkan pajak tersebut," jelasnya.
Sehingga, ia mengatakan berdasarkan hasil rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Palembang dan Tim Anggaran Pemkot Palembang pada APBD Perubahan 2023, maka target 11 item penerimaan pajak itu ada dinaikkan dan diturunkan, seperti pajak hotel dari Rp75 miliar menjadi Rp54 miliar, pajak reklame dari Rp 32 miliar menjadi Rp29 miliar, dan pajak penerangan jalan sumber lain (PLN) dari Rp 250 miliar menjadi 240 miliar
Lalu, pajak parkir dari Rp30 miliar menjadi Rp26 miliar, PBB Rp 304 miliar menjadi Rp 279 miliar, BPHTB dari Rp 314 miliar menjadi 225 miliar
Sedangkan, target pajak yang mengalami kenaikan adalah PPJ non PLN dari nol rupiah menjadi Rp5 miliar, serta pajak restoran dari Rp195 miliar menjadi Rp215 miliar
"Namun perubahan tersebut baru dapat dilaksanakan setelah adanya keputusan dari DPRD Provinsi Sumatra Selatan," kata Herly.
Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang Herly Kurniawan di Palembang, Kamis, mengatakan, pihaknya merasionalkan target tersebut, sebab ada beberapa item pajak sulit untuk dicapai seperti Pajak Penerangan Jalan (sumber dari PLN), PBB dan Bea Perolehan Hak ataa Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Ia menjelaskan seperti Pajak Penerangan Jalan dari PLN itu potensi setiap bulannya hanya mencapai Rp20 miliar dan jika ditotalkan dalam kurun waktu satu tahun, maka yang terkumpul senilai Rp240 miliar sedangkan targetnya tahun ini Rp250 miliar dan masih tersisa Rp10 miliar.
Kemudian, untuk potensi penerimaan BPHTB itu senilai Rp15 miliar per bulan, dan juga adanya BPHTB Pertamina yang belum dibayarkan senilai Rp45 miliar, sehingga yang terkumpul Rp220 miliar, namun itu masih belum dapat memenuhi target yang ditetapkan Rp314 miliar.
"Untuk target PBB juga sulit dicapai karena ada wajib pajak yang meminta pengurangan dan tidak membayarkan pajak tersebut," jelasnya.
Sehingga, ia mengatakan berdasarkan hasil rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Palembang dan Tim Anggaran Pemkot Palembang pada APBD Perubahan 2023, maka target 11 item penerimaan pajak itu ada dinaikkan dan diturunkan, seperti pajak hotel dari Rp75 miliar menjadi Rp54 miliar, pajak reklame dari Rp 32 miliar menjadi Rp29 miliar, dan pajak penerangan jalan sumber lain (PLN) dari Rp 250 miliar menjadi 240 miliar
Lalu, pajak parkir dari Rp30 miliar menjadi Rp26 miliar, PBB Rp 304 miliar menjadi Rp 279 miliar, BPHTB dari Rp 314 miliar menjadi 225 miliar
Sedangkan, target pajak yang mengalami kenaikan adalah PPJ non PLN dari nol rupiah menjadi Rp5 miliar, serta pajak restoran dari Rp195 miliar menjadi Rp215 miliar
"Namun perubahan tersebut baru dapat dilaksanakan setelah adanya keputusan dari DPRD Provinsi Sumatra Selatan," kata Herly.