Moskow (ANTARA) - Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekret yang memerintahkan pemerintah untuk mengambil alih pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia dan properti lain yang diperlukan untuk operasional fasilitas tersebut.
Dalam dekret terpisah, dia juga memerintahkan pemerintah untuk menerbitkan teks baru Konstitusi Rusia dengan amandemen jumlah wilayah.
Laman Kremlin mengatakan kebutuhan itu muncul karena "penambahan empat wilayah baru ke Rusia."
Pada Rabu (5/10), Putin menyetujui ratifikasi masuknya wilayah Ukraina yaitu Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson ke dalam Federasi Rusia.
Sehari sebelumnya, parlemen Rusia meratifikasi perjanjian tentang pencaplokan wilayah Ukraina.
Putin telah menandatangani perjanjian dengan otoritas separatis di wilayah Ukraina yang memisahkan diri untuk bergabung dengan Rusia, menyusul referendum yang diadakan pada 23-27 September 2022.
Pemungutan suara dilakukan lebih dari tujuh bulan sejak perang Rusia melawan Ukraina yang dimulai 24 Februari 2022.
Referendum itu dikutuk oleh komunitas internasional termasuk negara-negara Eropa dan AS yang menyebut referendum itu palsu dan menggarisbawahi bahwa hasilnya tidak akan diakui.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan keputusan Putin untuk mencaplok empat wilayah itu tidak sah dan tidak memiliki konsekuensi hukum.
Sumber: Anadolu
Dalam dekret terpisah, dia juga memerintahkan pemerintah untuk menerbitkan teks baru Konstitusi Rusia dengan amandemen jumlah wilayah.
Laman Kremlin mengatakan kebutuhan itu muncul karena "penambahan empat wilayah baru ke Rusia."
Pada Rabu (5/10), Putin menyetujui ratifikasi masuknya wilayah Ukraina yaitu Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson ke dalam Federasi Rusia.
Sehari sebelumnya, parlemen Rusia meratifikasi perjanjian tentang pencaplokan wilayah Ukraina.
Putin telah menandatangani perjanjian dengan otoritas separatis di wilayah Ukraina yang memisahkan diri untuk bergabung dengan Rusia, menyusul referendum yang diadakan pada 23-27 September 2022.
Pemungutan suara dilakukan lebih dari tujuh bulan sejak perang Rusia melawan Ukraina yang dimulai 24 Februari 2022.
Referendum itu dikutuk oleh komunitas internasional termasuk negara-negara Eropa dan AS yang menyebut referendum itu palsu dan menggarisbawahi bahwa hasilnya tidak akan diakui.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan keputusan Putin untuk mencaplok empat wilayah itu tidak sah dan tidak memiliki konsekuensi hukum.
Sumber: Anadolu