Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon menyampaikan permintaan maaf kepada TNI atas pernyataan yang dilontarkan terhadap TNI saat Rapat Kerja (Raker) Bersama Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI pada 5 September 2022.
"Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya mohon maaf atas apa pun perkataan saya yang menyinggung, menyakiti, dan membuat tidak nyaman," kata Effendi saat menggelar konferensi pers di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.
Effendi mengatakan permohonan maaf tersebut ditujukan kepada seluruh prajurit TNI yang bertugas maupun yang sudah purnatugas, dari mulai tamtama, bintara, hingga perwira, termasuk para pihak lain yang tidak nyaman dengan perkataan tersebut.
Baca juga: Komisi I DPR berharap isu disharmoni Jenderal Andika-Dudung tidak diperpanjang
"Kepada Panglima TNI saya mohon maaf, termasuk Kepala Staf Angkatan Darat saya mohon maaf dan Kepala Staf Angkatan Laut, serta Kepala Staf Angkatan Udara yang juga mungkin merasa kurang nyaman," ujarnya.
Effendi menjelaskan bahwa ketika masuk ke dalam pembahasan isu-isu aktual di dalam raker, ia ingin menanyakan perihal informasi yang beredar sehubungan adanya hal-hal yang menyangkut disharmoni.
"Saya menggunakan diksi disharmoni karena lebih menyangkut kepada masalah harmonisasi. Itu soal leadership dan lain sebagainya yang menyangkut keberadaan TNI itu sendiri, jadi TNI secara keseluruhan dan TNI dengan TNI Angkatan Darat," katanya.
Meski dinilainya kurang elok, ia menyebut sejatinya tidak terlalu menaruh poin pada absennya Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dalam raker tersebut sebagaimana yang dipertanyakan dan dikritisi para anggota Komisi I DPR RI.
"Nah, di situlah kemudian ada hal-hal yang intinya masalah soal kepatuhan dan kehormatan TNI, itu yang kami tahu adalah kepatuhan," ucapnya.
Di situlah, lanjut Effendi, dirinya kemudian menyadari bahwa apa yang dilontarkan soal TNI seperti gerombolan dan organisasi kemasyarakatan (ormas) menjadi tidak nyaman, tidak elok, dan membuat beberapa pihak tersinggung atau tersakiti.
"Sejujurnya saya tidak pernah memberi stigma TNI seperti gerombolan, tapi lebih kepada kalau tidak ada kepatuhan, kalau tidak ada harmoni dan seterusnya, itu seperti gerombolan dan ormas," kata Effendi.
Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto menyampaikan harapannya agar perseteruan tersebut tidak kian memecah belah. Ia menyebut bahwa pernyataan Effendi yang kemudian memicu polemik itu tak ubahnya kesalahan pemilihan diksi belaka yang kurang tepat tanpa membawa maksud atau niat yang tidak baik.
"Beliau menginginkan TNI kita kuat dan bersatu, ada jiwa korsa yang kuat antara pemimpin dan yang dipimpin punya sikap saling menghargai," kata Utut menambahkan.
Effendi Simbolon memberikan pernyataan TNI seperti gerombolan saat rapat bersama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 5 September 2022. Effendi menyoroti Kasad Jenderal Dudung Abdurachman yang tidak hadir dalam rapat dan menyampaikan ada isu disharmoni di tubuh TNI.
"Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya mohon maaf atas apa pun perkataan saya yang menyinggung, menyakiti, dan membuat tidak nyaman," kata Effendi saat menggelar konferensi pers di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.
Effendi mengatakan permohonan maaf tersebut ditujukan kepada seluruh prajurit TNI yang bertugas maupun yang sudah purnatugas, dari mulai tamtama, bintara, hingga perwira, termasuk para pihak lain yang tidak nyaman dengan perkataan tersebut.
Baca juga: Komisi I DPR berharap isu disharmoni Jenderal Andika-Dudung tidak diperpanjang
"Kepada Panglima TNI saya mohon maaf, termasuk Kepala Staf Angkatan Darat saya mohon maaf dan Kepala Staf Angkatan Laut, serta Kepala Staf Angkatan Udara yang juga mungkin merasa kurang nyaman," ujarnya.
Effendi menjelaskan bahwa ketika masuk ke dalam pembahasan isu-isu aktual di dalam raker, ia ingin menanyakan perihal informasi yang beredar sehubungan adanya hal-hal yang menyangkut disharmoni.
"Saya menggunakan diksi disharmoni karena lebih menyangkut kepada masalah harmonisasi. Itu soal leadership dan lain sebagainya yang menyangkut keberadaan TNI itu sendiri, jadi TNI secara keseluruhan dan TNI dengan TNI Angkatan Darat," katanya.
Meski dinilainya kurang elok, ia menyebut sejatinya tidak terlalu menaruh poin pada absennya Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dalam raker tersebut sebagaimana yang dipertanyakan dan dikritisi para anggota Komisi I DPR RI.
"Nah, di situlah kemudian ada hal-hal yang intinya masalah soal kepatuhan dan kehormatan TNI, itu yang kami tahu adalah kepatuhan," ucapnya.
Di situlah, lanjut Effendi, dirinya kemudian menyadari bahwa apa yang dilontarkan soal TNI seperti gerombolan dan organisasi kemasyarakatan (ormas) menjadi tidak nyaman, tidak elok, dan membuat beberapa pihak tersinggung atau tersakiti.
"Sejujurnya saya tidak pernah memberi stigma TNI seperti gerombolan, tapi lebih kepada kalau tidak ada kepatuhan, kalau tidak ada harmoni dan seterusnya, itu seperti gerombolan dan ormas," kata Effendi.
Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto menyampaikan harapannya agar perseteruan tersebut tidak kian memecah belah. Ia menyebut bahwa pernyataan Effendi yang kemudian memicu polemik itu tak ubahnya kesalahan pemilihan diksi belaka yang kurang tepat tanpa membawa maksud atau niat yang tidak baik.
"Beliau menginginkan TNI kita kuat dan bersatu, ada jiwa korsa yang kuat antara pemimpin dan yang dipimpin punya sikap saling menghargai," kata Utut menambahkan.
Effendi Simbolon memberikan pernyataan TNI seperti gerombolan saat rapat bersama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 5 September 2022. Effendi menyoroti Kasad Jenderal Dudung Abdurachman yang tidak hadir dalam rapat dan menyampaikan ada isu disharmoni di tubuh TNI.