Palembang (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia mengingatkan Kementerian Pertanian untuk serius dalam menanggulangi Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK) pada ternak yang mewabah di sejumlah daerah Tanah Air.
Riezky dalam Rapat Dengar Pendapat DPR RI dengan Kementan pada 8 juni 2022 sudah menyampaikan hal tersebut.
“Saat Rapat Dengar Pendapat itu, saya menekankan pentingnya komitmen dari Kementan dalam menyelesaikan PMK ini,” kata Riezky di Palembang, Selasa.
Ia menyampaikan hal tersebut karena menerima keluhan dari petani dan peternak terkait hal tersebut.
Dalam kunjungannya ke sejumlah desa, petani menyampaikan belum adanya bantuan dari pemerintah.
Baca juga: Kementan usulkan anggaran Rp4,6 triliun untuk mengatasi PMK
Menurutnya politisi Partai PDI Perjuangan ini pemerintah harus menyelesaikan masalah pokok sektor pertanian yakni minimnya data populasi hewan.
Padahal data itu dapat dijadikan peta jalan dalam memperbaiki dan mengembangkan sektor peternakan di Tanah Air sehingga Indonesia dapat mencapai kemandirian pangan.
“Jika sudah ada peta jalannya maka pencegahan PMK dapat dilakukan mulai dari penyemprotan kandang dengan disinfektan dan perbaikan kualitas pakan,” kata politisi asal Sumatera Selatan ini.
Ia mengatakan dirinya menemukan banyak peternak swadaya kini membeli sendiri disinfektan untuk mengatasi persoalan PMK ini.
Padahal ini dapat diatasi dengan cara membuat perencanaan distribusi vaksin yang dibutuhkan peternak hingga pergantian ternak yang mati oleh PMK.
Baca juga: Kementan: Sebanyak 58.275 ekor ternak telah divaksin penyakit mulut dan kuku
Indonesia pun bisa lebih baik lagi dalam sektor peternakan ini jika melakukan memetakan potensi desa berbasis klaster, menggunakan Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian dan memasifkan asuransi ternak.
Ia berharap dengan kejadian PMK ini, negara ini dapat belajar sehingga menghasilkan solusi terbaik terutama bagi para peternak.
“Kita harus sama sama bergotong royong mencari solusi terbaik, jangan fungsi negara tidak ada di saat petani sedang kesusahan,” ujar dia.
Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) telah mencapai 233.370 kasus aktif yang tersebar di 246 wilayah kabupaten/kota di 22 provinsi.
Baca juga: Vaksinasi ternak sapi di Sumsel ditargetkan rampung 2 Juli 2022
Merujuk data Isikhnas Kementan, dikutip dari laman bnpb.go.id, Sabtu (2/7/2022), lima wilayah provinsi dengan kasus tertinggi adalah mulai dari Jawa Timur 133.460 kasus, Nusa Tenggara Barat 48.246 kasus, Jawa Tengah 33.178 kasus, Aceh 32.330 kasus, dan Jawa Barat 32.178 kasus.
Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan PMK, jumlah total akumulasi kasus meliputi 312.053 ekor hewan ternak yang sakit, 73.119 ekor hewan ternak dinyatakan sembuh, 3.839 ekor hewan ternak dipotong bersyarat dan sebanyak 1.726 ekor hewan ternak mati karena PMK.
Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat PMK pada hewan ternak. Surat keputusan tersebut tertuang dalam surat keputusan Kepala BNPB Nomor 47 Tahun 2022 yang ditandatangani pada 29 Juni 2022 dan akan berlaku hingga akhir tahun 2022 mendatang.
Baca juga: Kadin: Data PMK di lapangan lebih besar dari yang dilaporkan
Baca juga: Sumsel maksimalkan pengendalian kasus PMK hewan ternak
Riezky dalam Rapat Dengar Pendapat DPR RI dengan Kementan pada 8 juni 2022 sudah menyampaikan hal tersebut.
“Saat Rapat Dengar Pendapat itu, saya menekankan pentingnya komitmen dari Kementan dalam menyelesaikan PMK ini,” kata Riezky di Palembang, Selasa.
Ia menyampaikan hal tersebut karena menerima keluhan dari petani dan peternak terkait hal tersebut.
Dalam kunjungannya ke sejumlah desa, petani menyampaikan belum adanya bantuan dari pemerintah.
Baca juga: Kementan usulkan anggaran Rp4,6 triliun untuk mengatasi PMK
Menurutnya politisi Partai PDI Perjuangan ini pemerintah harus menyelesaikan masalah pokok sektor pertanian yakni minimnya data populasi hewan.
Padahal data itu dapat dijadikan peta jalan dalam memperbaiki dan mengembangkan sektor peternakan di Tanah Air sehingga Indonesia dapat mencapai kemandirian pangan.
“Jika sudah ada peta jalannya maka pencegahan PMK dapat dilakukan mulai dari penyemprotan kandang dengan disinfektan dan perbaikan kualitas pakan,” kata politisi asal Sumatera Selatan ini.
Ia mengatakan dirinya menemukan banyak peternak swadaya kini membeli sendiri disinfektan untuk mengatasi persoalan PMK ini.
Padahal ini dapat diatasi dengan cara membuat perencanaan distribusi vaksin yang dibutuhkan peternak hingga pergantian ternak yang mati oleh PMK.
Baca juga: Kementan: Sebanyak 58.275 ekor ternak telah divaksin penyakit mulut dan kuku
Indonesia pun bisa lebih baik lagi dalam sektor peternakan ini jika melakukan memetakan potensi desa berbasis klaster, menggunakan Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian dan memasifkan asuransi ternak.
Ia berharap dengan kejadian PMK ini, negara ini dapat belajar sehingga menghasilkan solusi terbaik terutama bagi para peternak.
“Kita harus sama sama bergotong royong mencari solusi terbaik, jangan fungsi negara tidak ada di saat petani sedang kesusahan,” ujar dia.
Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) telah mencapai 233.370 kasus aktif yang tersebar di 246 wilayah kabupaten/kota di 22 provinsi.
Baca juga: Vaksinasi ternak sapi di Sumsel ditargetkan rampung 2 Juli 2022
Merujuk data Isikhnas Kementan, dikutip dari laman bnpb.go.id, Sabtu (2/7/2022), lima wilayah provinsi dengan kasus tertinggi adalah mulai dari Jawa Timur 133.460 kasus, Nusa Tenggara Barat 48.246 kasus, Jawa Tengah 33.178 kasus, Aceh 32.330 kasus, dan Jawa Barat 32.178 kasus.
Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan PMK, jumlah total akumulasi kasus meliputi 312.053 ekor hewan ternak yang sakit, 73.119 ekor hewan ternak dinyatakan sembuh, 3.839 ekor hewan ternak dipotong bersyarat dan sebanyak 1.726 ekor hewan ternak mati karena PMK.
Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat PMK pada hewan ternak. Surat keputusan tersebut tertuang dalam surat keputusan Kepala BNPB Nomor 47 Tahun 2022 yang ditandatangani pada 29 Juni 2022 dan akan berlaku hingga akhir tahun 2022 mendatang.
Baca juga: Kadin: Data PMK di lapangan lebih besar dari yang dilaporkan
Baca juga: Sumsel maksimalkan pengendalian kasus PMK hewan ternak