Jakarta (ANTARA) - Musibah bencana alam banjir yang masih banyak melanda kota di Indonesia harus mendapat perhatian dan campur tangan pemerintah pusat.
"Banyak kabupaten dan kota yang masih bermasalah dengan banjir, Kementerian PUPR sebagai tangan pemerintah pusat harus membantu menyelesaikan masalah ini," kata anggota Komisi V DPR RI Edy Santana Putera pada Rapat Kerja dengan Menteri PUPR di Jakarta, Kamis (9/6).
Dia meminta sudah saatnya Direktorat Sumber Daya Air Kementerian PUPR fokus, selain untuk ketahanan pangan, juga pengendalian banjir. Program kerja Ditjen SDA harus juga difokus-arahkan dan jadi salah satu motor untuk kendalikan banjir diberbagai daerah dan kota.
Banjir, lanjut Edy Santana, merupakan permasalahan bersama yang membutuhkan kolaborasi untuk pengendalian banjir.
"Daerah kabupaten dan kota punya keterbatasan anggaran, harus diback up oleh anggaran pusat dan provinsi. Tanpa dukungan pusat dan provinsi, akan lambat dan tertatih-tatih upaya pengendalian banjir," katanya.
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini mencontohkan rencana pembangunan kolam retensi seluas 100 hektare di Kota Palembang yang upaya pembebasan lahannya sudah dimulai sejak dirinya menjadi Wali Kota Palembang, namun sampai sekarang belum tuntas.
"Progres kecil (pembangunan kolam retensi), karena APBD Kota Palembang cuma Rp3 triliun, perlu dukungan dan kolaborasi pusat dan provinsi," ujarnya.
Khusus untuk Kota Palembang yang sudah memiliki enam pompa air, juga perlu didukung normalisasi saluran air. "Kolabirasi juga dibutuhkan untuk normalisasi saluran air agar pompa air maksimal," tandasnya.
Dalam kesempatan Raker dengan Menteri PUPR itu, Edy Santana juga mengingatkan rencana diskusi khusus antara Kementerian PUPR dengan Komisi V dan para pakar terkait pengendalian banjir. Dari diskusi ini diharapkan ada solusi berupa rencana dan tahapan pengendalian banjir.
"Untuk mencari solusi banjir ini, kalau perlu kita undang pakar dari Belanda," ujar dia.
Hal lain, ia juga meminta perhatian khusus Menteri PUPR dan Ditjen Bina Marga terkait pembangunan dan perbaikan jalan Betung-Sekayu-Mangunjaya-Lubuklinggau, Sumatera Selatan.
"Saya minta perhatian betul dari Pak Menteri PUPR terkait jalan Betung- Sekayu, Sekayu-Mangunjaya, dan Mangunjaya-Lubuklinggau untuk segera dilakukan pembangunan dan perbaikannya," kata Edy.
"Banyak kabupaten dan kota yang masih bermasalah dengan banjir, Kementerian PUPR sebagai tangan pemerintah pusat harus membantu menyelesaikan masalah ini," kata anggota Komisi V DPR RI Edy Santana Putera pada Rapat Kerja dengan Menteri PUPR di Jakarta, Kamis (9/6).
Dia meminta sudah saatnya Direktorat Sumber Daya Air Kementerian PUPR fokus, selain untuk ketahanan pangan, juga pengendalian banjir. Program kerja Ditjen SDA harus juga difokus-arahkan dan jadi salah satu motor untuk kendalikan banjir diberbagai daerah dan kota.
Banjir, lanjut Edy Santana, merupakan permasalahan bersama yang membutuhkan kolaborasi untuk pengendalian banjir.
"Daerah kabupaten dan kota punya keterbatasan anggaran, harus diback up oleh anggaran pusat dan provinsi. Tanpa dukungan pusat dan provinsi, akan lambat dan tertatih-tatih upaya pengendalian banjir," katanya.
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini mencontohkan rencana pembangunan kolam retensi seluas 100 hektare di Kota Palembang yang upaya pembebasan lahannya sudah dimulai sejak dirinya menjadi Wali Kota Palembang, namun sampai sekarang belum tuntas.
"Progres kecil (pembangunan kolam retensi), karena APBD Kota Palembang cuma Rp3 triliun, perlu dukungan dan kolaborasi pusat dan provinsi," ujarnya.
Khusus untuk Kota Palembang yang sudah memiliki enam pompa air, juga perlu didukung normalisasi saluran air. "Kolabirasi juga dibutuhkan untuk normalisasi saluran air agar pompa air maksimal," tandasnya.
Dalam kesempatan Raker dengan Menteri PUPR itu, Edy Santana juga mengingatkan rencana diskusi khusus antara Kementerian PUPR dengan Komisi V dan para pakar terkait pengendalian banjir. Dari diskusi ini diharapkan ada solusi berupa rencana dan tahapan pengendalian banjir.
"Untuk mencari solusi banjir ini, kalau perlu kita undang pakar dari Belanda," ujar dia.
Hal lain, ia juga meminta perhatian khusus Menteri PUPR dan Ditjen Bina Marga terkait pembangunan dan perbaikan jalan Betung-Sekayu-Mangunjaya-Lubuklinggau, Sumatera Selatan.
"Saya minta perhatian betul dari Pak Menteri PUPR terkait jalan Betung- Sekayu, Sekayu-Mangunjaya, dan Mangunjaya-Lubuklinggau untuk segera dilakukan pembangunan dan perbaikannya," kata Edy.