Palembang (ANTARA) - Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sepanjang 2021 memproses 33 kasus konflik agraria antara perusahaan dengan masyarakat maupun masyarakat dengan masyarakat.

Untuk menangani kasus tersebut, penyidik Polda Sumsel berkoordinasi dengan Kanwil Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sumsel, kata Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Supriadi di Palembang, Rabu.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo memerintahkan Polri, Kejaksaan, dan Kementerian ATR/BPN untuk memberantas mafia tanah di Indonesia.

Penanganan konflik agraria di daerah ini sesuai dengan perintah Presiden dan akan terus dilakukan pengembangan sehingga dapat dicegah timbulnya konflik agraria dan menindak tegas siapa pun yang terlibat mafia tanah, katanya.

Untuk mencegah terjadinya konflik agraria, ujar dia, masyarakat dan perusahaan yang memiliki lahan agar memanfaatkan dengan baik dan mengurus legalitas sehingga jelas bukti kepemilikannya.

Untuk mengurus tanah atau lahan pertanian, perkebunan, dan lahan lainnya diimbau dilakukan sendiri atau menggunakan jasa dari lembaga resmi, katanya.

Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sumsel Pelopor menjelaskan dari 33 kasus konflik agraria yang ditangani polda, 10 kasus di antaranya sudah ditangani Tim BPN.

Dalam penanganan kasus tersebut, ujar dia, terdapat hambatan karena kedua belah pihak mengklaim objek yang dipermasalahkan merupakan haknya masing-masing sehingga membutuhkan proses pembuktian siapa yang memiliki legalitas sesuai ketentuan negara.

Selain itu, papar dia, pihaknya mengimbau masyarakat yang memiliki ataupun menguasai tanah harus segera didaftarkan ke BPN.

Untuk mencegah kejahatan agraria, ujarnya, dalam mengurus legalitas tanah diusahakan dilakukan sendiri, namun jika harus diwakilkan gunakan lembaga yang benar-benar dipercaya dan berkompeten, ujarnya.