Ombudsman Sumsel bentuk tim pengawas fungsional Tol Kapal Betung

Sabtu, 14 Maret 2026 17:16 WIB

Tol Kayuagung - Palembang - Betung (Kapal Betung). ANTARA/M Imam Pramana

Palembang (ANTARA) - Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) membentuk tim pengawasan fungsional Tol Kayuagung - Palembang - Betung (Kapal Betung) guna memastikan arus mudik yang aman dan lancar.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Selatan M. Adrian Agustiansyah di Palembang, Sabtu, mengatakan dalam rangka mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2026, pengelola tol akan memberikan diskon tarif tol pada 14–16 Maret 2026 serta 26–28 Maret 2026, tim pengawasan yang disiapkan akan melakukan pengawasan operasional.

Selain itu, sejumlah fasilitas juga telah disiapkan untuk menunjang keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan tol, di antaranya tiga unit patroli jalan tol, dua unit mobil derek, dua unit ambulans, tiga unit Patroli Jalan Raya (PJR), dan satu unit kendaraan rescue.

Pengguna jalan tol yang mengalami kendala di ruas Tol Palembang - Kayu Agung juga dapat menghubungi call center08118886600.

"Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan selama arus mudik dan arus balik yang diperkirakan mencapai 14.934 kendaraan, pengelola tol telah menyiapkan rekayasa lalu lintas pada sejumlah titik yang berpotensi menimbulkan kemacetan akibat pekerjaan perbaikan," katanya.

Ia menambahkan selain itu, pekerjaan konstruksi juga akan dihentikan sementara pada 13 - 29 Maret 2026 guna memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik.

Ia menegaskan Ombudsman dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, yang memberikan kewenangan kepada Ombudsman untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara negara maupun badan usaha yang melayani masyarakat.

Selain itu, penyelenggaraan layanan transportasi jalan tol juga merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus memenuhi prinsip keamanan, kenyamanan, dan kepastian layanan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004.

Melalui upaya ini, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan berharap seluruh penyelenggara layanan transportasi dapat memastikan bahwa pelayanan selama arus mudik dan arus balik berjalan aman, lancar, dan bebas dari malaadministrasi, sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan menuju kampung halaman dengan nyaman dan selamat.