Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta seluruh kepala daerah memiliki komitmen tegas dalam menurunkan angka prevalensi kekerdilan pada anak, mengingat anggaran yang diberikan pemerintah pusat cukup besar untuk percepatan penurunan stunting (kekerdilan) tersebut.
"Dengan komitmen yang kuat dari kepala daerah, pencegahan stunting dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan di daerah; dan semua sumber daya yang diperlukan dapat dimobilisasi untuk pencegahan stunting," kata Ma'ruf Amin saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Percepatan Pencegahan Stunting secara virtual dari Jakarta, Rabu.
Wapres mengatakan sebenarnya sudah banyak anggaran dan program percepatan penurunan stunting yang disusun Pemerintah pusat, melalui kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L), untuk dijalankan oleh pemerintah daerah.
"Berbagai program ini sudah dijalankan oleh kementerian/lembaga sesuai tugas dan kewenangannya. Bahkan dana desa yang dikelola pemerintah desa pun sudah banyak yang mengalokasikan anggaran untuk pencegahan stunting," ujarnya.
Oleh karena itu, Ma'ruf Amin meminta seluruh bupati dan wali kota dapat memanfaatkan anggaran dan mengimplementasikan program-program tersebut dengan tepat.
"Oleh karena itu, sebetulnya sudah banyak program dan kegiatan yang dibiayai oleh berbagai sumber anggaran untuk pencegahan stunting yang ditujukan untuk satu daerah bahkan sampai pada tingkatan desa," kata Wapres selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Penanganan stunting secara garis besar dilakukan melalui intervensi gizi spesifik, berupa peningkatan gizi dan kesehatan, serta intervensi gizi sensitif, seperti penyediaan air bersih dan sanitasi. Keduanya memiliki 70 persen peran dari keseluruhan upaya penanganan stunting untuk menurunkan prevalensi kekerdilan pada anak tersebut.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Pemerintah telah mengalokasikan belanja sebesar Rp27,5 triliun yang diberikan kepada K/L untuk anggaran percepatan penanganan stunting. Belanja APBN tersebut diberikan untuk 20 K/L yang bertanggungjawab mencapai 86 output dalam rangka penurunan angka stunting di 260 kabupaten-kota.
"Belanja K/L sebesar Rp27,5 triliun tersebut dengan rincian: Rp1,8 triliun untuk intervensi spesifik, Rp24,9 triliun untuk intervensi sensitif dan Rp800 miliar untuk dukungan koordinasi. Kami berharap anggaran yang besar itu betul-betul menghasilkan dampak manfaat dalam mengurangi anak-anak Indonesia yang mengalami stunting," kata Sri Mulyani.
Selain untuk belanja K/L, Pemerintah juga mengalokasikan dana untuk pemerintah daerah, melalui dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), untuk mendukung percepatan penanganan stunting yang terintegrasi.
Pemerintah berambisi untuk menurunkan angka prevalensi stunting secara nasional menjadi 14 persen pada 2024. Pada 2013, angka stunting pada anak di Indonesia tercatat mencapai 37,2 persen, dan angka tersebut terus menurun hingga pada 2018 menjadi 30,8 persen.
Merujuk pada data Kementerian Kesehatan, pada 2019 terdapat 27,7 persen atau sekitar 6,5 juta anak bawah lima tahun (balita) di Indonesia mengalami stunting.
Wapres: kepala daerah berkomitmen turunkan prevalensi stunting
Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Percepatan Pencegahan Stunting secara virtual dari rumah dinas wapres di Jakarta, Rabu (21/10/2020). (Asdep Komunikasi dan Informasi Publik (KIP) Setwapres)
Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Percepatan Pencegahan Stunting secara virtual dari rumah dinas wapres di Jakarta, Rabu (21/10/2020). (Asdep Komunikasi dan Informasi Publik (KIP) Setwapres)