Jakarta (ANTARA) - PT Hutama Karya (Persero) akan optimalisasi penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2020 dengan total Rp11 triliun untuk perkuat ekonomi Sumatra melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Muhammad Fauzan menyampaikan bahwa tata nilai baru ini menjadi pedoman perusahaan dalam menjalankan seluruh lini bisnisnya terutama mega proyek Jalan Tol Trans Sumatera.
“Kami memegang teguh amanah dan kepercayaan yang diberikan pemerintah Indonesia kepada Hutama Karya. Melalui PMN dengan total Rp11 Triliun di tahun 2020 ini, kami gunakan untuk mempercepat penyelesaian pembangunan JTTS demi memajukan ekonomi Indonesia,” ujar Fauzan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Sesuai dengan keputusan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (15/7), PMN yang diperoleh sejumlah BUMN akan digunakan untuk mendukung program Penyertaan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Indonesia sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 yang memiliki tujuan sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi khususnya sektor informal atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Hutama Karya terus memberikan kinerja terbaik dalam melanjutkan penugasan dari pemerintah Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dalam rangka pengembangan kawasan di Pulau Sumatra.
Perlu diketahui, sesuai dengan rencana induk (Masterplan) Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), pembangunan di Indonesia tidak lepas dari posisinya yang berada dalam dinamika regional dan global.
Secara geografis, Indonesia terletak di Kawasan Timur Asia (termasuk Asia Tenggara) yang merupakan jantung pertumbuhan ekonomi dunia. Indonesia menjadi negara dengan luas kawasan terbesar, penduduk terbanyak dan sumber daya alam terkaya, salah satunya berada di Pulau Sumatra.
“Sumatra menjadi sentra produksi dari pengolahan hasil bumi dan juga lumbung energi nasional. Kegiatan perekonomian utama Sumatra saat ini berfokus pada kelapa sawit, karet, batu bara, perkapalan dan besi baja. Tersambungnya JTTS nanti mulai dari Lampung hingga Banda Aceh kami harapkan dapat memfasilitasi pengolahan potensi sumber daya, sehingga Sumatra dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena pengembangan kegiatan ekonomi utama juga memerlukan konektivitas (infrasruktur),” kata Fauzan.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa konektivitas di Sumatra perlu didukung agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa, namun merata ke berbagai wilayah sehingga keseimbangan kondisi infrastruktur dapat tercapai.
“Hadirnya infrastruktur jalan di Sumatra akan banyak memberikan dampak positif kepada masyarakat serta meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi. Sebagai contoh kelapa sawit, tingkat produksi Crude Palm Oil (CPO) ini sangat bergantung pada waktu tempuh karena kualitas Tandan Buah Segar (TBS) akan menurun dalam 48 jam setelah pemetikan. Namun dengan adanya JTTS, waktu tempuh menjadi singkat sehingga mampu meningkatkan kapasitas serta kualitas tak hanya kelapa sawit namun sumber daya alam lainnya," kata Fauzan.
Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Muhammad Fauzan menyampaikan bahwa tata nilai baru ini menjadi pedoman perusahaan dalam menjalankan seluruh lini bisnisnya terutama mega proyek Jalan Tol Trans Sumatera.
“Kami memegang teguh amanah dan kepercayaan yang diberikan pemerintah Indonesia kepada Hutama Karya. Melalui PMN dengan total Rp11 Triliun di tahun 2020 ini, kami gunakan untuk mempercepat penyelesaian pembangunan JTTS demi memajukan ekonomi Indonesia,” ujar Fauzan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Sesuai dengan keputusan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (15/7), PMN yang diperoleh sejumlah BUMN akan digunakan untuk mendukung program Penyertaan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Indonesia sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 yang memiliki tujuan sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi khususnya sektor informal atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Hutama Karya terus memberikan kinerja terbaik dalam melanjutkan penugasan dari pemerintah Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dalam rangka pengembangan kawasan di Pulau Sumatra.
Perlu diketahui, sesuai dengan rencana induk (Masterplan) Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), pembangunan di Indonesia tidak lepas dari posisinya yang berada dalam dinamika regional dan global.
Secara geografis, Indonesia terletak di Kawasan Timur Asia (termasuk Asia Tenggara) yang merupakan jantung pertumbuhan ekonomi dunia. Indonesia menjadi negara dengan luas kawasan terbesar, penduduk terbanyak dan sumber daya alam terkaya, salah satunya berada di Pulau Sumatra.
“Sumatra menjadi sentra produksi dari pengolahan hasil bumi dan juga lumbung energi nasional. Kegiatan perekonomian utama Sumatra saat ini berfokus pada kelapa sawit, karet, batu bara, perkapalan dan besi baja. Tersambungnya JTTS nanti mulai dari Lampung hingga Banda Aceh kami harapkan dapat memfasilitasi pengolahan potensi sumber daya, sehingga Sumatra dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena pengembangan kegiatan ekonomi utama juga memerlukan konektivitas (infrasruktur),” kata Fauzan.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa konektivitas di Sumatra perlu didukung agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa, namun merata ke berbagai wilayah sehingga keseimbangan kondisi infrastruktur dapat tercapai.
“Hadirnya infrastruktur jalan di Sumatra akan banyak memberikan dampak positif kepada masyarakat serta meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi. Sebagai contoh kelapa sawit, tingkat produksi Crude Palm Oil (CPO) ini sangat bergantung pada waktu tempuh karena kualitas Tandan Buah Segar (TBS) akan menurun dalam 48 jam setelah pemetikan. Namun dengan adanya JTTS, waktu tempuh menjadi singkat sehingga mampu meningkatkan kapasitas serta kualitas tak hanya kelapa sawit namun sumber daya alam lainnya," kata Fauzan.