Palembang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) mencatat ribuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di daerah ini tidak aktif atau belum berjalan sesuai dengan harapan untuk memperkuat perekonomian desa.
"Berdasarkan data, dari 2.463 BUMDes hanya sekitar 400 unit yang aktif mengelola potensi desa, memotivasi dan menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat desa," kata Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya di Palembang, Senin.
Melihat kondisi tersebut, pihaknya berupaya mendorong BUMDes yang tidak aktif melakukan perbaikan manajemen dan kegiatan usaha sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta potensi desa.
Sementara 400 BUMDes yang hingga sekarang telah berjalan dengan baik, akan dilakukan pembinaan sehingga dapat menjadi lebih baik.
Pembinaan dan pendampingan terus dilakukan pemerintah agar sektor ekonomi yang digeluti BUMDes dapat tepat sasaran, dan aliran modal dana desa terus mengalami peningkatan.
Angka penyetoran modal ke BUMDes pada tahun 2015 mencapai Rp70,4 miliar, pada 2016 meningkat menjadi Rp73,02 miliar, tahun 2017 mencapai Rp75,83 miliar dan kini menjadi Rp90 miliar lebih.
Untuk mendorong pengembangan BUMDes ini, pihaknya berupaya melakukan beberapa strategi seperti menerbitkan Pergub tentang Pembinaan dan Pengawasan BUMDes, serta mendata kembali manajemen dan organisasi BUMDes.
Melalui upaya tersebut diharapkan secara bertahap BUMDes yang masuk klasifikasi dasar bisa tumbuh dan berkembang yang pada akhirnya menjadi maju bermanfaat bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa, jelas dia.
"Berdasarkan data, dari 2.463 BUMDes hanya sekitar 400 unit yang aktif mengelola potensi desa, memotivasi dan menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat desa," kata Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya di Palembang, Senin.
Melihat kondisi tersebut, pihaknya berupaya mendorong BUMDes yang tidak aktif melakukan perbaikan manajemen dan kegiatan usaha sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta potensi desa.
Sementara 400 BUMDes yang hingga sekarang telah berjalan dengan baik, akan dilakukan pembinaan sehingga dapat menjadi lebih baik.
Pembinaan dan pendampingan terus dilakukan pemerintah agar sektor ekonomi yang digeluti BUMDes dapat tepat sasaran, dan aliran modal dana desa terus mengalami peningkatan.
Angka penyetoran modal ke BUMDes pada tahun 2015 mencapai Rp70,4 miliar, pada 2016 meningkat menjadi Rp73,02 miliar, tahun 2017 mencapai Rp75,83 miliar dan kini menjadi Rp90 miliar lebih.
Untuk mendorong pengembangan BUMDes ini, pihaknya berupaya melakukan beberapa strategi seperti menerbitkan Pergub tentang Pembinaan dan Pengawasan BUMDes, serta mendata kembali manajemen dan organisasi BUMDes.
Melalui upaya tersebut diharapkan secara bertahap BUMDes yang masuk klasifikasi dasar bisa tumbuh dan berkembang yang pada akhirnya menjadi maju bermanfaat bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa, jelas dia.