Ideologi khilafah dan kekerasan harus diwaspadai
Selasa, 2 April 2019 16:44 WIB
Wakil Sekretaris Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI KH Dr Ali M Abdillah. (Istimewa)
Jakarta (ANTARA) - Ideologi khilafah dan kekerasan tetap harus diwaspadai meski ISIS sebagai pengusung ideologi itu secara frontal telah hancur, kata Wakil Sekretaris Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI KH Dr Ali M Abdillah.
"Apalagi ideologi itu sudah banyak menyebar di berbagai negara, termasuk Indonesia," kata Ali di Jakarta, Selasa.
Memanfaatkan simpatisan dan teknologi informasi, lanjut Ali, pengusung ideologi khilafah dan kekerasan selama ini telah menyebarkan "virus" itu secara masif menyasar pelajar, mahasiswa, juga di lingkungan kantor dan lembaga.
Selain simpatisan ISIS, ideologi khilafah juga diusung oleh aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Secara kelembagaan HTI sudah dilarang oleh pemerintah.
"Tetapi ide dan gagasan khilafah masih mendominasi pikiran-pikiran mereka," tukas dosen Pascasarjana Universitas NU Indonesia (Unusia) ini.
Oleh karena itu, kata Ali, masyarakat tetap harus dipagari agar tak terpengaruh ideologi tersebut. Gerakan dan langkah kelompok pengusung ideologi khilafah harus diimbangi, di dunia nyata maupun dunia maya.
Menurut Ali, tidak tertutup kemungkinan kelompok itu pun memasukkan gagasan-gagasan khilafah ke kalangan TNI, Polri, dan pejabat eksekutif.
"Strategi itu diyakini masih terus dilakukan sehingga harus ada pemetaan yang jelas siapa yang menjadi korban.
Menurut Ali harus ada tindakan tegas kepada orang atau pihak yang terbukti mengusung ideologi khilafah di Indonesia.
"Ingat, munculnya kelompok-kelompok radikal, baik Islam maupun non-Islam itu sesungguhnya 'by design', tidak lahir begitu saja, tetapi ada skenario. Mereka memasukkan gagasan khilafah yang didesain begitu rupa dengan tujuan mengacak-acak Indonesia," ujarnya.
"Apalagi ideologi itu sudah banyak menyebar di berbagai negara, termasuk Indonesia," kata Ali di Jakarta, Selasa.
Memanfaatkan simpatisan dan teknologi informasi, lanjut Ali, pengusung ideologi khilafah dan kekerasan selama ini telah menyebarkan "virus" itu secara masif menyasar pelajar, mahasiswa, juga di lingkungan kantor dan lembaga.
Selain simpatisan ISIS, ideologi khilafah juga diusung oleh aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Secara kelembagaan HTI sudah dilarang oleh pemerintah.
"Tetapi ide dan gagasan khilafah masih mendominasi pikiran-pikiran mereka," tukas dosen Pascasarjana Universitas NU Indonesia (Unusia) ini.
Oleh karena itu, kata Ali, masyarakat tetap harus dipagari agar tak terpengaruh ideologi tersebut. Gerakan dan langkah kelompok pengusung ideologi khilafah harus diimbangi, di dunia nyata maupun dunia maya.
Menurut Ali, tidak tertutup kemungkinan kelompok itu pun memasukkan gagasan-gagasan khilafah ke kalangan TNI, Polri, dan pejabat eksekutif.
"Strategi itu diyakini masih terus dilakukan sehingga harus ada pemetaan yang jelas siapa yang menjadi korban.
Menurut Ali harus ada tindakan tegas kepada orang atau pihak yang terbukti mengusung ideologi khilafah di Indonesia.
"Ingat, munculnya kelompok-kelompok radikal, baik Islam maupun non-Islam itu sesungguhnya 'by design', tidak lahir begitu saja, tetapi ada skenario. Mereka memasukkan gagasan khilafah yang didesain begitu rupa dengan tujuan mengacak-acak Indonesia," ujarnya.
Pewarta : Sigit Pinardi
Editor : Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Polisi sebut Aminuddin sosialisasikan paham khilafah untuk dirikan negara
10 June 2022 18:49 WIB, 2022
Wapres Maruf Amin: Segera sadarkan orang memaksakan khilafah di Indonesia
09 November 2020 14:27 WIB, 2020
Wapres Ma'ruf Amin sebut isu khilafah jadi tantangan bangsa Indonesia
08 November 2019 14:03 WIB, 2019
Terpopuler - Polhukam
Lihat Juga
Kejati Sumsel pulihkan keuangan negara senilai Rp1,2 triliun dari kasus perbankan
07 May 2026 23:03 WIB