Palembang (ANTARA News Sumsel) - Otoritas Jasa Keuangan menerima 175 pengaduan terkait industri jasa keuangan yang dilaporkan konsumen di Wilayah Sumatera Bagian Selatan selama triwulan III/2018.
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Panca Hadi Suyatno di Palembang, Jumat, mengatakan dari ratusan masalah yang dilayangkan konsumen tersebut didominasi sektor perbankan.
"Jika dilihat dari jenis industri keuangan maka kami banyak memberikan layanan terkait perbankan sebesar 63 persen disusul pembiayaan sebesar 24 persen, asuransi sebesar 11 persen dan sisanya LJK (lembaga jasa keuangan) lainnya," kata dia saat acara media information sharing.
Panca mengatakan salah satu masalah yang sering ditanyakan konsumen adalah restrukturisasi kredit, penyelesaian kredit dan pemblokiran rekening tabungan.
"Sementara kalau terkait asuransi biasanya ditanyakan soal klaim asuransi dan untuk pembiayaan terkait dokumen BPKP yang belum diterima konsumen," kata dia.
Panca mengemukakan otoritas telah melakukan berbagai upaya perlindungan konsumen baik dalam bentuk preventif maupun represif.
"Selain melayani pengadaan melalui surat, langsung dan telepon kami juga telah berkoordinasi dengan tim kerja satgas waspada investasi daerah," kata dia.
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Panca Hadi Suyatno di Palembang, Jumat, mengatakan dari ratusan masalah yang dilayangkan konsumen tersebut didominasi sektor perbankan.
"Jika dilihat dari jenis industri keuangan maka kami banyak memberikan layanan terkait perbankan sebesar 63 persen disusul pembiayaan sebesar 24 persen, asuransi sebesar 11 persen dan sisanya LJK (lembaga jasa keuangan) lainnya," kata dia saat acara media information sharing.
Panca mengatakan salah satu masalah yang sering ditanyakan konsumen adalah restrukturisasi kredit, penyelesaian kredit dan pemblokiran rekening tabungan.
"Sementara kalau terkait asuransi biasanya ditanyakan soal klaim asuransi dan untuk pembiayaan terkait dokumen BPKP yang belum diterima konsumen," kata dia.
Panca mengemukakan otoritas telah melakukan berbagai upaya perlindungan konsumen baik dalam bentuk preventif maupun represif.
"Selain melayani pengadaan melalui surat, langsung dan telepon kami juga telah berkoordinasi dengan tim kerja satgas waspada investasi daerah," kata dia.