Palembang (ANTARA News Sumsel) - Jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta kabupaten dan kota sepakat mengantisipasi berita bohong atau hoaks menjelang Pilkada serentak 2018.
Pelaksana Tugas Kepala Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Selatan Inanda Karina pada Rapat Teknis Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian di Palembang, Rabu mengatakan, menjelang dan saat Pilkada serentak semua pihak harus dapat menolak berita bohong.
Jadi, katanya, terkait Pilkada serentak 2018 ini maka pemerintah daerah harus mampu melindungi pemilih dari berita hoaks atau berita palsu maupun ujaran kebencian, kata dia.
Sehubungan dengan itu seluruh Organisasi Perangkat Daerah Sumsel dan peserta yang hadir harus berkomitmen untuk melakukan aksi nyata dengan gerakan anti hoax.
Apalagi tugas dan fungsi Diskominfo berkaitan dengan urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian maka harus mencegah berita bohong.?
Memang, lanjut dia, saat ini tantangan terbesar yang dihadapi Kominfo Sumsel adalah pembangunan berbasis digital dan mewujudkan konsep "Smart Province" yang didukung Smart City dan Smart Regency.?
Oleh karena itu pihaknya mengajak semua komponen masyarakat untuk menyukseskan program itu agar Sumsel semakin maju.
Dalam kesempatan itu pihaknya juga mengajak memberantas peredaran narkoba yang saat ini sudah masuk disemua kalangan, kata dia.
Sementara Sekda Sumsel Nasrun Umar mengatakan, dengan adanya aturan tentang penyelenggaraan Sumsel Smart Province diharapkan dapat mensinergikan dan mengintegrasikan semua layanan publik.
Selain itu dengan adanya sinergi hingga kabupaten dan kota agar gerak dan arah pembangunan menuju Smart Province semakin cepat dan terarah, tambah dia.
Pelaksana Tugas Kepala Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Selatan Inanda Karina pada Rapat Teknis Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian di Palembang, Rabu mengatakan, menjelang dan saat Pilkada serentak semua pihak harus dapat menolak berita bohong.
Jadi, katanya, terkait Pilkada serentak 2018 ini maka pemerintah daerah harus mampu melindungi pemilih dari berita hoaks atau berita palsu maupun ujaran kebencian, kata dia.
Sehubungan dengan itu seluruh Organisasi Perangkat Daerah Sumsel dan peserta yang hadir harus berkomitmen untuk melakukan aksi nyata dengan gerakan anti hoax.
Apalagi tugas dan fungsi Diskominfo berkaitan dengan urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian maka harus mencegah berita bohong.?
Memang, lanjut dia, saat ini tantangan terbesar yang dihadapi Kominfo Sumsel adalah pembangunan berbasis digital dan mewujudkan konsep "Smart Province" yang didukung Smart City dan Smart Regency.?
Oleh karena itu pihaknya mengajak semua komponen masyarakat untuk menyukseskan program itu agar Sumsel semakin maju.
Dalam kesempatan itu pihaknya juga mengajak memberantas peredaran narkoba yang saat ini sudah masuk disemua kalangan, kata dia.
Sementara Sekda Sumsel Nasrun Umar mengatakan, dengan adanya aturan tentang penyelenggaraan Sumsel Smart Province diharapkan dapat mensinergikan dan mengintegrasikan semua layanan publik.
Selain itu dengan adanya sinergi hingga kabupaten dan kota agar gerak dan arah pembangunan menuju Smart Province semakin cepat dan terarah, tambah dia.