Padang Panjang (Antarasumsel.com) - Pemenang tender dalam sebuah kegiatan yang ada di Pemerintah Kota Padang Panjang, Sumatera Barat (Sumbar) tidak harus penawar terendah.

"Kita mesti ada klarifikasi kepada pihak penyelenggara barang dan jasa. Lihat betul kondisi dan ketahui kemampuannya. Jika tidak meyakinkan, jangan mudah memenangkannya," kata Sekretaris Daerah Padang Panjang, Edwar Juliartha di Padang Panjang, Kamis.

Hal itu, katanya terkait adanya pelaksanaan sejumlah pelelangan dari kegiatan yang ada di instansi Pemerintah kot0 (Pemkot) Padang Panjang 2017.

Ketika pemerintah melaksanakan suatu proyek, ujarnya, ada mekanismenya mulai dari perencanaan, implementasi dan evaluasi. Dalam hal ini, katanya semua yang terlibat harus bertanggungjawab, mulai dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Ia menyebutkan merujuk berbagai kondisi yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, maka diminta kepada semua pejabat untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan prosedur.

Sehingga ketika ada masalah atau tuntutan dari penyelenggara barang dan jasa, tidak ada lagi yang lepas tangan.

Keseriusan Pemkot Padang Panjang untuk urusan pengadaan barang/jasa memang tak perlu diragukan lagi. Hal itu bertujuan untuk mempercepat terlaksananya program dan kegiatan yang sudah direncanakan pemerintah.

"Pekerjaan dilakukan dengan sistem e-Procurement tanpa meninggalkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, akuntabel dan adil atau tidak diskriminatif," katanya.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Padang Panjang, Safril menyebutkan pemerintah setempat terus memberikan bimbingan teknis (Bimtek) pembinaan jasa konstruksi guna terlaksananya pembangunan yang maksimal.

Anggota DPRD Padang Panjang, Novi Hendri berharap segala proses pekerjaan yang dilakukan bisa menyentuh kesejahteraan masyarakat.