Palembang (ANTARA Sumsel) - Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah dengan produk dan kegiatan usahanya.

Pada sisi lain pendirian BUMD dengan memisahkan sebagian kekayaan daerah sebagai modal perusahaan juga diharapkan menjadi sumber pendapatan asli daerah bagi pembiayaan pembangunan, kata juru bicara Komisi III DPRD Sumatera Selatan Uzer Effendi di Palembang, Kamis.

Menurutnya, dengan begitu keberadaan BUMD sangatlah strategis oleh karena itu, Komisi III DPRD Sumsel meminta seluruh jajaran direksi pada BUMD milik Pemprov Sumatera Selatan benar-benar fokus dan profesional dalam mengelola perusahaan masing-masing.

Upaya pencapaian target pendapatan, efisiensi dan peningkatan daya saing harus menjadi komitmen kuat seluruh elemen perusahaan, katanya.

Ia mengatakan, Komisi III DPRD Sumsel meminta Pemprov setempat dalam hal ini BPKAD melakukan monitoring dan pengawasan ketat terhadap investasi pada BUMD, terutama terhadap kesesuaian antara investasi dan deviden yang disetor ke kas daerah.

BPKAD selaku pembantu pengelola barang milik daerah khusus berkaitan dengan pengelolaan kekayaan milik daerah terhadap aset yang telah dipisahkan dan dikelola BUMD, maupun SKPD Komisi III meminta agar aset-aset milik pemerintah daerah dikelola secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, profesional dan berdaya guna serta berhasil guna, ujarnya.

Ia menyatakan, seluruh aset harus dikuasai dan terdata dengan baik didukung bukti hukum kepemilikan yang sah dan memastikan tidak adanya aset tidak dikuasai bahkan berpindah kepemilikan secara tidak sah.

Kemudian dalam rangka pengamanan aset tersebut terhadap dokumen kepemilikan harus disimpan dengan baik dan bertanggung jawab, katanya.