Palembang (ANTARA Sumsel) - Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumatera Selatan menyatakan, kalau anggaran di sektor pendidikan di provinsi tersebut pada 2016 nanti sangat memprihatinkan, karena jumlahnya jauh mengalami penurunan.
"Kami sedang membahas pra anggaran 2016 dan untuk di sektor pendidikan sangat jauh menurun anggarannya bila dibandingkan tahun 2015," kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumatera Selatan Hj RA Anita Noeringhati di Palembang, Senin.
Padahal, lanjutnya, pendidikan itu paling utama, tetapi anggarannya untuk belanja langsung pada 2016 hanya Rp55 miliar lebih.
Artinya, anggaran di luar tugas pembantuan gubernur bahwa 2016 hanya menangani urusan wajib saja, katanya.
Ia mengatakan, dengan begitu maka tidak ada bantuan ke kabupaten/kota yang membutuhkan.
"Karena memang kewenangan pembinaan pengawasan SMA/SMK itu masih dalam proses artinya kita belum bisa menganggarkan untuk sekolah-sekolah di luar kewenangan kita, karena adanya Undang-Undang nomor 23 tentang kewenangan kabupaten/kota dan provinsi," ujarnya.
Ia menjelaskan, kalau dana Rp55 miliar itu merupakan anggaran yang dikelolah satuan kerja perangkat daerah (SKPD), sedangkan kalau pos bantuan gubernur anggarannya Rp535 miliar lebih untuk sektor pendidikan.
"Dengan begitu maka bantuan ke kabupaten/kota berkurang, kita tidak bisa memberikan bantunan misalnya ke sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan menengah dan pendidikan dasar, karena anggarannya sangat kurang," tuturnya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Widodo mengakui, kalau anggaran di sektor pendidikan tahun 2016 berkurang, karena sesuai dengan kemampuan APBD provinsi tersebut.
Anggaran di Dinas Pendidikan Sumsel pada 2016 untuk belanja langsung sebesar Rp55 miliar, sedangkan tahun 2015 jauh di atas itu, katanya tanpa menyebutkan besaran anggaran dimaksud.
"Kami sedang membahas pra anggaran 2016 dan untuk di sektor pendidikan sangat jauh menurun anggarannya bila dibandingkan tahun 2015," kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumatera Selatan Hj RA Anita Noeringhati di Palembang, Senin.
Padahal, lanjutnya, pendidikan itu paling utama, tetapi anggarannya untuk belanja langsung pada 2016 hanya Rp55 miliar lebih.
Artinya, anggaran di luar tugas pembantuan gubernur bahwa 2016 hanya menangani urusan wajib saja, katanya.
Ia mengatakan, dengan begitu maka tidak ada bantuan ke kabupaten/kota yang membutuhkan.
"Karena memang kewenangan pembinaan pengawasan SMA/SMK itu masih dalam proses artinya kita belum bisa menganggarkan untuk sekolah-sekolah di luar kewenangan kita, karena adanya Undang-Undang nomor 23 tentang kewenangan kabupaten/kota dan provinsi," ujarnya.
Ia menjelaskan, kalau dana Rp55 miliar itu merupakan anggaran yang dikelolah satuan kerja perangkat daerah (SKPD), sedangkan kalau pos bantuan gubernur anggarannya Rp535 miliar lebih untuk sektor pendidikan.
"Dengan begitu maka bantuan ke kabupaten/kota berkurang, kita tidak bisa memberikan bantunan misalnya ke sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan menengah dan pendidikan dasar, karena anggarannya sangat kurang," tuturnya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Widodo mengakui, kalau anggaran di sektor pendidikan tahun 2016 berkurang, karena sesuai dengan kemampuan APBD provinsi tersebut.
Anggaran di Dinas Pendidikan Sumsel pada 2016 untuk belanja langsung sebesar Rp55 miliar, sedangkan tahun 2015 jauh di atas itu, katanya tanpa menyebutkan besaran anggaran dimaksud.