#PPATK

Kumpulan berita ppatk, ditemukan 262 berita.

PNS dilarang terima gratifikasi Lebaran, apa saja bentuknya?

Penyelenggara Negara maupun Pegawai Negeri dilarang menerima pemberian gratifikasi, dan wajib melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selambatnya 30 ...

Agus Rahardjo: Terpilihnya Brigjen Firli lewat proses ketat KPK

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan terpilihnya Brigjen Pol Firli sebagai Deputi Bidang Penindakan KPK melalui proses seleksi yang cukup ...

Pimpinan Abutours masuk DPO

Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang menangani kasus penipuan dan penggelapan dana masyarakat untuk ibadah umrah melalui Abutours menetapkan pimpinan ...

PPATK awasi transfer dana terkait Pilkada

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan memantau adanya transfer dana dalam jumlah besar terkait Pilkada 2018. "PPATK akan memonitor dalam ...

KPK akui penyidikan pencucian uang masih kurang

KPK mengakui penanganan perkara yang dilakukan lembaga penegak hukum tersebut sepanjang 2017 masih minim yaitu hanya lima perkara, padahal potensi perampasan aset dari ...

Kerja sama antarnegara memutus pendanaan teroris itu penting

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Polisi Suhardi Alius menekankan bahwa kerja sama antarnegara dalam memutus aliran pendanaan teroris sangat ...

Seleksi kompetensi calon pegawai negeri sipil 2017

Pekan ini berlangsung seleksi kompetensi bidang (SKB) bagi para calon pegawai negeri sipil (PNS) perekrutan 2017 di berbagai Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi ...

Polisi: MAH salah satu pendiri Saracen

Tersangka MAH yang ditangkap polisi di Pekanbaru, Riau pada Rabu (30/8) diduga merupakan salah seorang pendiri kelompok Saracen."Keterlibatan MAH ini sebagai 'founder ...

Anggota DPR: Kelompok saracen seperti strategi kolonial

Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Junaidi Auly menyatakan kelompok Saracen yang diduga menyebarkan ujaran kebencian di dunia maya menggunakan taktik seperti strategi kolonial, ...

Wiranto minta kemenkumham evaluasi regulasi terkait perusahaan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta Kementerian Hukum dan HAM untuk mengevaluasi sejumlah regulasi yang mengatur tentang pengoperasian ...