#POLITIK TRANSAKSIONAL

Kumpulan berita politik transaksional, ditemukan 56 berita.

Tujuh catatan LPSK untuk calon Kapolri

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki tujuh catatan mengenai sederet pekerjaan yang menanti Kapolri baru. DPR RI telah menerima Surat Presiden tentang nama calon Kepala Kepolisian ...

LDII Sumsel siap gelar Muswil IX pilih ketua baru

Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Sumatera Selatan siap menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) IX di Palembang, Senin (30/11), untuk memilih ketua umum yang baru periode ...

SAKSI: Politik biaya tinggi penyebab korupsi kepala daerah

Sejumlah hal menjadi kesimpulan Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dari operasi tangkap tanganKPKatas dugaan korupsi kepala daerah, yaituBupati ...

Pilkada 2020, KPK petakan titik rawan korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memetakan titik-titik rawan korupsi yang dapat terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. "KPK perlu menyampaikan komitmen ...

Mendagri Tito minta kepala daerah segera cairkan NPHD pilkada dan jangan diperumit

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah di 270 daerah untuk segera mencairkan dana hibah yang tertuang dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk Pemilihan Kepala Daerah ...

Aklamasi diprediksi kembali terjadi di Musda Golkar

DPD Partai Golkar Jawa Barat (Jabar) memiliki tradisi dalam suksesi pemilihan Ketua DPD-nya yakni aklamasi dan sudah dua kali musyawarah daerah partai ini menyepakati dua Ketua DPD melalui mekanisme ...

Bawaslu : Keberpihakan ASN mendominasi pelanggaran pilkada

Hasil riset Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menunjukkan keberpihakan aparatur sipil negara (ASN) dan praktik politik transaksional menjadi pelanggaran yang paling banyak dilakukan dalan ...

KPK: Batasi kewenangan petahana manfaatkan ASN hadapi Pilkada

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pembatasan kewenangan petahana yang memanfaatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kepentingan politik menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada). ...

Lembaga Demokrasi: Wujudkan rekonsiliasi konstruktif pascaputusan MK

Lembaga Perkumpulan untuk Demokrasi dan Pemilu (Perludem) mengajak seluruh elemen bangsa mewujudkan rekonsiliasi bangsa yang konstruktif pascaputusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres ...

Sampai kapan korupsi akan merajalela?

Pada 2018, kejutan besar mencuat dari Kota Malang. Bagaimana tidak, sebanyak 41 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, diciduk oleh Komisi ...