#PERLUDEM

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan Revisi UU Pemilu harus mempertimbangkan kepentingan nasional (Indonesia Emas 2045) dan kondisi global yang sedang terjadi. Hal tersebut ...

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengatakan pihaknya akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah ...

Setelah mencabut ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) di awal tahun ini, Mahkamah Konstitusi (MK) terus menciptakan ...

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur klausul syarat eks terpidana maju sebagai calon peserta ...

Sampai sekarang tidak ada perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga kemungkinan tidak akan ada perubahan sistem pemilihan pada Pemilu 2024. Sistem ...

Indonesia akan menorehkan sejarah untuk pertama kalinya menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak di tahun yang sama, yakni 2024. ...

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan setiap pergantian pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) juga mengalami perubahan meski tidak ada ...

Sejak wacana amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bergulir di tengah masyarakat, terdapat berbagai pandangan yang menimbulkan sebuah pertanyaan. Perlukah pemerintah melakukan ...

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyebut adanya tarik ulur penetapan jadwal pemilihan umum (Pemilu) 2024 sebagai anomali karena tidak ada ketentuan pemilu ...

Perhelatan pada tahun 2024 merupakan pesta demokrasi yang bakal melahirkan sang pemimpin di berbagai level, mulai tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga presiden. Namun, jangan sampai pesta ini ...