Semarang (ANTARA) - Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan setiap pergantian pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) juga mengalami perubahan meski tidak ada revisi terhadap Undang-Undang Pemilu dan UU Pilkada.
"Memang tidak ada masa kedaluwarsa, tetapi seiring dengan perubahan undang-undang atau pergantian pemilu/pilkada, PKPU juga berubah, terutama PKPU Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu," kata Titi Anggraini menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Sabtu pagi.
Hingga awal tahun ini, DPR RI dan pemerintah belum ada rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) meski sebelumnya terdapat RUU Pemilu yang akan menyatukan aturan main pemilu dan pemilihan kepala daerah.
Sebelumnya, dalam rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM serta Panitia Perancang Undang-Undang DPR, menarik RUU Pemilu dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2021.
Begitu pula, kata Titi, terkait dengan UU No. 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6/2020 yang sampai sekarang masih berlaku.
Kendati demikian, walau kedua undang-undang itu tetap berlaku pada pelaksanaan Pemilu/Pilkada 2024, KPU akan melakukan perubahan terhadap PKPU untuk mengakomodasi tindak lanjut hasil evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020.
"Jadi, hampir pasti ada perubahan akibat evaluasi pemilu sebelumnya yang memerlukan perbaikan substansi regulasi, kecuali PKPU yang mengatur internal kelembagaan KPU, biasanya lebih ajek keberlakuannya," kata alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) ini.
KPU saat ini, lanjut Titi yang pernah sebagai Direktur Eksekutif Perludem, juga tengah mempersiapkan berbagai rancangan PKPU untuk mengatur teknis penyelenggaraan Pemilu/Pilkada 2024.
Disebutkan pula ada beberapa yang sudah dikonsultasikan dengan beberapa pihak selain Rancangan PKPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal, yaitu Rancangan PKPU tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.
Menurut aktivis Maju Perempuan Indonesia (MPI) ini, penting bagi KPU untuk segera menuntaskan penyusunan PKPU ini agar bisa menyosialisasikannya lebih awal dan dalam waktu yang memadai kepada publik maupun peserta pemilu.
"Harapannya pemahaman dan penguasaan mereka menjadi makin baik sehingga ketertiban penyelenggaraan pemilu/pemilihan lebih mudah diwujudkan," kata Titi Anggraini yang pernah terpilih sebagai Duta Demokrasi mewakili Indonesia dalam International Institute for Electoral Assistance (International IDEA).
Berita Terkait
Polisi dirikan 92 pos pada Operasi Ketupat Musi 2024 di Sumsel
Jumat, 29 Maret 2024 18:13 Wib
Telkomsel rilis riset Ramadan Insight 2024
Kamis, 28 Maret 2024 23:03 Wib
5 kabupaten raih nominasi terbaik Lomba Kampung KB Sumsel 2024
Kamis, 28 Maret 2024 23:30 Wib
Bandara Palembang prediksi ada 152.229 penumpang selama masa lebaran
Kamis, 28 Maret 2024 18:11 Wib
Sebelum mudik, rencanakan penyiapan MPASI bersama anak
Kamis, 28 Maret 2024 14:54 Wib
Artis Cinta Laura berusaha tetap produktif selama Ramadhan
Kamis, 28 Maret 2024 11:34 Wib
Forkopimda Ogan Ilir rakor kesiapan pengamanan Lebaran 2024
Rabu, 27 Maret 2024 21:01 Wib
Partisipasi pemilih Pemilu 2024 di Sumsel capai 85,93 persen
Rabu, 27 Maret 2024 20:27 Wib