#PERATURAN PERLAKUAN PERPAJAKAN

Kumpulan berita peraturan perlakuan perpajakan, ditemukan 12 berita.

Mengukur dampak "advance ruling" terhadap perbaikan iklim investasi

Dalam dunia investasi yang sarat ketidakpastian, advanceruling hadir ibarat mercusuar di tengah kabut. Ia memberi arah dan rasa aman bagi investor yang dihadapkan pada kompleksitas regulasi dan ...

DJP buka suara soal rencana pungutan pajak pedagang e-commerce

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara soal rencana pungutan pajak penghasilan (PPh) 22 pedagang di niaga elektronik (e-commerce). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan ...

Sri Mulyani: Kinerja indeks manufaktur dan neraca dagang RI bagus

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa kinerja indeks manufaktur atau Purchasing Manager Index (PMI) dan neraca perdagangan Indonesia masih menunjukkan performa yang bagus. ...

Strategi pengenaan pajak bagi "family office"

Jumlah individu dan keluarga dengan kekayaan tinggi (high-net-worth individuals/HNWI) di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan ...

Kemenkeu: UU HPP pijakan reformasi fiskal menuju Indonesia maju

Kementerian Keuangan menyatakan lahirnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menjadi pijakan yang kuat untuk mendorong pelaksanaan reformasi fiskal menuju Indonesia menjadi negara ...

Meredam polemik penghapusan PPN sembako

Isu mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada kelompok sembilan bahan pokok (Sembako) yang dibutuhkan masyarakat berhembus kencang dalam beberapa hari terakhir. Kabar tersebut muncul ...

Sri Mulyani: bea meterai jadi Rp10 ribu mulai Januari

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bea meterai yang sebelumnya Rp3 ribu dan Rp6 ribu kini diubah menjadi satu tarif yaitu Rp10 ribu mulai 1 Januari 2021. Hal itu seiring dengan ...

Lindungi IKM, Pemerintah ubah ketentuan impor barang kiriman

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengubah aturan terkait impor barang kiriman lewat e-commerce dan Pos Indonesia untuk menciptakan perlakuan yang adil dalam perpajakan sehingga mampu ...

Kemenkeu: Pelaku "e-commerce" tidak wajib mempunyai NPWP

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa para pedagang maupun penyedia jasae-commerceyang berjualan melalui ...

Kemenkeu: Pelaku "E-commerce" tidak wajib mempunyai NPWP

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa para pedagang maupun penyedia jasa "e-commerce" yang berjualan melalui platform "marketplace" tidak ...