#PAKAR HUKUM

Kumpulan berita pakar hukum, ditemukan 531 berita.

Saat urusan perut mendobrak perasaan takut

Siang di akhir pekan, gumpalan awan mulai menghitam saat Nurman Hidayat tiba di tenda terpal biru perkebunan sawit plasma masyarakat Desa Gondai, Kecamatan Langgam, Pelalawan, Riau. Lelaki paruh ...

Hikmahanto : Perkuat peran kapal "coast guard" Indonesia di Natuna

Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan pemerintah perlu perlahan mengurangi tugas TNI Angkatan Laut di Natuna seraya memperkuat peran kapal-kapal coast guard di wilayah itu. ...

KPK harus dahulukan bukti materiil, bukan dugaan

Pakar hukum pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mendahulukan bukti materiil, bukan dugaan di dalam menangani kasus korupsi. ...

KPK didesak ungkap siapa penggoda Wahyu Setiawan

Praktisi hukum Ade Irvan Pulungan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap siapa penggoda Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sehingga tergoda melakukan korupsi. ...

Pakar ingin Dewas KPK tidak boleh intervensi ranah teknis

Pakar Hukum Tata Negara dan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Juanda mengatakan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bekerja secara proporsional dengan tidak ...

Ketika nakhoda KKP beralih dari Susi ke Edhy

Kilas balik 2019 memperlihatkan bahwa sektor kelautan dan perikanan nasional ternyata juga semarak dengan berbagai isu, terutama karena ada pergantian kepemimpinan di Kementerian Kelautan dan ...

Anggota DPR: Jangan buka keran ekspor benih lobster

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Rahmat Handoyo menginginkan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan agar jangan sampai membuka keran ekspor benih lobster yang telah ditutup oleh Menteri ...

Pakar hukum ingin ada solusi terbaik terkait dengan aset First Travel

Pakar hukum dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof. Hibnu Nugroho mengharapkan adanya solusi terbaik terkait dengan aset PT First Travel yang menjadi barang bukti sitaan negara. ...

Menanti kelahiran "Komite Data Elektronik"

Sejak Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober lalu, soal data bisa disimpan di luar ...

BSSN imbau masyarakat lebih teliti lihat PP 71 tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) memperbolehkan agar data nonstrategis bisa disimpan di luar negeri, BSSN mengimbau ...