#PAKAR HUKUM

Pakar hukum Tata Negara Fahri Bachmid mengatakan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan berpotensi digugat atau ...

Pakar Hukum Pidana Indriyanto Seno Adji menilai rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan menangkap pelaku tindak pidana korupsi terlebih dahulu sebelum diumumkan statusnya sebagai ...

Pemerintah melalui Kemenkumham telah mengeluarkan kebijakan tentang pembebasan narapidana dan anak dari lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan lembaga pembinaan khusus anak untuk mengikuti ...

Menteri BUMN Erick Thohir, Senin (20/4) memberhentikan jabatan Refly Harun sebagai Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Dengan pencopotan Refly ini maka usia jabatannya di Pelindo I ...

Pakar hukum tata negara Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Dr. Fahri Bachmid, SH, MH menyarankan keberadaan staf khusus Presiden perlu ditata kembali agar tidak terjadi tumpang tindih dengan ...

Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Dr. Fahri Bachmid menilai implementasi Peraturan Menteri Perhubungan yang membolehkan ojek "online" ...

Pakar hukum dari Universitas Nusa Cendana di Kupang, Bernard L Tanya, menilai pelaku penolakan terhadap jenazah COVID-19 bisa dipidana dengan pasal 178 KUHP dengan ancaman hukuman satu bulan penjara. ...

Pakar hukum pidana dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr. Karolus Kopong Medan, SH.MHum, mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo untuk tidak membebaskan napi tindak pidana korupsi dalam ...

Pakar hukum pidana dari Universitas Riau, Dr Erdianto Effendy SH, MHum mengatakan, jika negara mampu bisa mencontoh negara maju, sehingga napi yang menjalani pidana bersyarat diberi gelang chip. ...

Pakar hukum tata negara Universitas Tadulako Palu, Dr Aminuddin Kasim, MH mengatakan demi keselamatan orang banyak agar tidak terpapar corona atau COVID-19, maka negara bisa bertindak dengan ...