Bupati Muara Enim nonaktif Ahmad Yani divonis 5 tahun penjara serta membayar uang pengganti Rp2,1 miliar dalam perkara suap 16 paket proyek jalan dan jembatan senilai Rp130 Miliar pada 2019. ...
Bupati Muara Enim nonaktif Ahmad Yani dituntut tujuh tahun penjara serta membayar uang pengganti Rp3,1 miliar dalam perkara suap 16 paket proyek jalan dan jembatan senilai Rp130 Miliar pada 2019. ...
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyebutkan, praktik-praktik politik uang masih terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Mahfud ...
Lebih dari dua pekan yang lalu, awal Februari 2020, warga Natuna berkumpul di sekitar Gedung DPRD, menolak daerahnya dijadikan lokasi observasi bagi WNI yang baru pulang dari Wuhan, China. Para ...
Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr Johanes Tuba Helan, SH M.Hum, mengatakan perlu ada sanksi lebih tegas dari pemerintah pusat terhadap kegagalan penetapan ...
Ketua Komisi II DPR,AhmadTandjung, menilai pelaksanaan Pemilihan Umum serentak harus dievaluasi karena dalam pelaksanaannya pada 2019 banyak menimbulkan persoalan. "Mungkin nanti ...
Tanpa disangka-sangka, Joko Widodo yang baru saja dilantik untuk masa jabatan kedua sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2019-2024 angkat suara tentang masalah masa jabatan presiden serta apakah ...
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Yudi Purna Nugraha, menilai terkait wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 dilakukan langsung oleh anggota dewan sulit terwujud ...
Wakil Bupati (Wabup) Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Johan Anuar menilai lebih hemat dan efektif jika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih oleh DPRD seperti yang diwacanakan oleh pemerintah ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pembatasan kewenangan petahana yang memanfaatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kepentingan politik menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada). ...