Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin memanggil bekas anggota DPRD Muara Enim 2014-2019 Agus Firmansyah dalam penyidikan kasus suap terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memanggil Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Samudra Kelana dalam penyidikan kasus suap terkait proyek-proyek di ...
KPKtelah menyetor ke kas negara yang merupakan uang denda dan uang pengganti senilai Rp500 juta dari perkara Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Muara ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Muara Enim Lido Septontoni dalam penyidikan kasus suap terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, memanggil anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dari Fraksi Partai NasDem Verra Erika dalam penyidikan kasus suap terkait dengan proyek-proyek di Dinas PUPR ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, memanggil anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Mardalena dalam penyidikan kasus suap terkait dengan proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Sumatera ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan dua tersangka kasus suap terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019. Dua ...
Bupati Muara Enim nonaktif Ahmad Yani divonis 5 tahun penjara serta membayar uang pengganti Rp2,1 miliar dalam perkara suap 16 paket proyek jalan dan jembatan senilai Rp130 Miliar pada 2019. ...
Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Elfin MZ Muchtar divonis empat tahun penjara serta mengembalikan uang pengganti senilai Rp2,6 miliar dalam kasus suap 16 paket proyek ...
Bupati Muara Enim nonaktif Ahmad Yani berstatus terdakwa suap 16 paket proyek jalan meminta dibebaskan karena mengklaim tidak pernah menerima komitmen fee seperti yang tercantum dalam tuntutan JPU ...