Herman Deru percepat kerja sama produksi sumur minyak rakyat

Palembang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) mendorong percepatan kerja sama produksi sumur minyak rakyat di wilayah tersebut.

Gubernur Sumsel Herman Deru, di Palembang, Jumat, mengatakan percepatan ini menjadi bagian dari implementasi Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025, sehingga membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, BUMD, koperasi, dan UMKM. Upaya tersebut dinilai penting agar pengelolaan minyak rakyat berjalan secara legal, adil, dan berkelanjutan.

“Sumatera Selatan punya potensi besar dari sumur minyak rakyat. Tapi tanpa pengelolaan yang kolaboratif, potensi itu tidak akan optimal. Permen 14 ini menjadi momentum agar semua pihak terlibat dalam semangat pemerataan,” katanya pula.

Menurutnya, setiap kerja sama dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Ia mengingatkan bahwa dirinya masih memiliki kewenangan untuk mencabut penunjukan mitra apabila terjadi penyimpangan.

“Jangan sampai semangat kesejahteraan justru menimbulkan kerusakan lingkungan. Kita harus pastikan semua sesuai kaidah hukum, teknis, dan moral,” kata Deru.

Deputi Eksploitasi SKK Migas Taufan Marhaendrajana mengatakan kegiatan konsinyering ini bertujuan menyelaraskan pemahaman antara KKKS dan mitra lokal, terutama terkait dokumen teknis, administratif, keselamatan kerja, serta aspek lingkungan.

“Kita ingin semuanya selaras, baik dari sisi teknis, administratif, maupun aspek keselamatan kerja dan lingkungan,” ujarnya pula.

Pengelolaan minyak rakyat merupakan tanggung jawab kolektif pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, serta SKK Migas siap mendukung langkah percepatan yang ditempuh Pemprov Sumsel.

Tenaga Ahli Menteri ESDM Iksan Kiat mengingatkan bahwa Permen 14/2025 harus menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan melalui peningkatan kapasitas SDM lokal, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku aktif dalam pengelolaan energi secara mandiri.