Luhut menekankan kepada semua Kementerian/Lembaga (K/L) terkait untuk menangani masalah ini dengan serius.
"Saya ingin mengingatkan bahwa negara kita memiliki regulasi yang jelas dan tegas. Siapa pun yang melanggar akan dihadapkan pada hukum yang berlaku. Ini bukan hanya tanggung jawab Polri, tetapi semua K/L terkait harus bekerja sama dalam upaya penegakan ini," katanya.
Berdasarkan laporan terakhir, insiden ledakan tungku smelter nikel di ITSS telah menelan korban 19 orang meninggal yang terdiri dari 11 TKI dan 8 TKA, 29 orang luka berat, dan 11 orang luka ringan.
Saat ini, berdasarkan hasil kunjungan Tim Kemenko Marves, penanganan korban yang masih dalam perawatan sudah dilakukan dengan baik, termasuk melakukan evakuasi atas korban yang dirawat ke Makassar dan Jakarta.
Selain itu, pihak perusahaan juga sudah memberikan santunan sebesar Rp600 juta untuk korban yang meninggal dunia, di luar santunan dari BPJS Ketenagakerjaan.
Luhut kembali menegaskan bahwa pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola industri, terutama dalam aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan lingkungan hidup.
Ia juga menekankan bahwa tidak ada toleransi bagi kegagalan dalam menerapkan standar K3 yang dapat membahayakan pekerja dan lingkungan.
Selanjutnya, Luhut memerintahkan Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Perindustrian untuk memastikan SOP dan panduan K3 di seluruh smelter nikel di Indonesia telah memadai dan dilaksanakan dengan baik.
"Prioritas kami adalah keselamatan pekerja. Kami tidak akan kompromi dengan kegagalan apapun dalam menerapkan standar keselamatan. Perusahaan harus bertanggung jawab penuh atas konsekuensi dari insiden ini, dan kami akan memastikan keadilan bagi para korban serta keluarga mereka," katanya.
Dalam dua minggu ke depan, Luhut akan mengadakan rapat koordinasi lanjutan untuk meninjau hasil investigasi dan memastikan langkah-langkah perbaikan dalam pengelolaan industri dan keselamatan kerja di Indonesia telah diimplementasikan dengan efektif.
