Kemungkinan bisa
Mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol, ternyata untuk membuka akses jalan tol dimungkinkan, namun dengan sederet persyaratan.
Di dalam peraturan tersebut, pengembang properti dimungkinkan untuk mengusulkan sendiri agar kawasannya dibukakan akses jalan tol, ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Agar usulan itu disetujui, pengembang harus memastikan tidak menyalahi peraturan RTRW yang berlaku dan berikutnya memberikan alasan bahwasanya dengan tersedia akses itu akan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan demikian untuk memuluskan usulan itu, pengembang harus menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah (pemda). Hal ini karena hanya pemda yang mengetahui kebijakan RTRW dan memiliki data terkait pertumbuhan ekonomi, kalau akses dibuka.
Pemda yang biasanya akan mendorong pengelola jalan tol yang melalui wilayahnya untuk mengusulkan kepada pemerintah pusat agar bisa dibukakan akses.
