Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui pendekatan penanganan masalah di Rempang, Batam, Kepulauan Riau, memang kurang pas.
"Ya Rempang itu, mungkin ya kita sekarang lagi mau slow down. Saya pikir mungkin approach pendekatannya kemarin kurang pas," katanya ditemui seusai 2nd Edition Marine Spatial Planning & Services Expo 2023 di Jakarta, Selasa.
Menurut Luhut yang berpengalaman dalam banyak penanganan masalah investasi yang berhubungan dengan pembebasan tanah, seharusnya tidak ada masalah jika dilakukan identifikasi secara menyeluruh.
"Tapi selama saya yang menanganin, banyak pembebasan tanah, tidak ada masalah," katanya.
Luhut juga menilai umumnya masyarakat setempat yang terdampak dari pembangunan proyek investasi tidak akan menolak direlokasi asal mendapatkan penggantian yang setimpal.
"Karena harusnya kita identifikasi, rakyat itu pada umumnya mau, tidak ada masalah. Karena kalau mereka direlokasi, ada yang mau dikasih rumah dengan pekerjaan, sekolah dan sebagainya, ada juga yang mau uang saja, cash," katanya.
Luhut menuturkan, dalam berbagai konflik seperti yang terjadi di Rempang, bisa dipastikan ada oknum-oknum provokator yang memecah belah masyarakat. Namun, ia memastikan masalah tersebut seharusnya bisa diatasi.
"Kemudian yang provokator pasti ada itu, pasti dipisah-pisahkan," ujarnya.
Luhut meyakini, dengan sosialisasi yang baik, seharusnya masyarakat akan mau direlokasi ke tempat yang telah disiapkan pemerintah. Pemerintah sendiri juga telah menyiapkan penggantian yang setimpal bagi masyarakat.
"Saya sudah kirim tim ke sana supaya relokasi ini ditunjukkan kepada masyarakat, ini lho, apa yang masih kau kurang. Jadi dimana sekolah anakmu, dimana pekerja anakmu, dimana kamu bekerja dan sebagainya. Jadi kalau disosialisasikan dengan baik, menurut saya ndak ada masalah. Sekarang juga sedang dikerjakan," katanya.
Luhut menyebut Rempang punya potensi untuk jadi pusat investasi produksi kaca untuk kebutuhan photovoltaics (PV) yang jadi bahan baku panel surya dan semikonduktor.
Indonesia dianggap bisa menjadi negara alternatif di tengah banyaknya perseteruan dagang antar negara. Terlebih, komoditas yang dikembangkan yakni bahan baku panel surya dan semikonduktor yang jadi kebutuhan baru dunia.
"Tapi selama saya yang menanganin, banyak pembebasan tanah, tidak ada masalah," katanya.
Luhut juga menilai umumnya masyarakat setempat yang terdampak dari pembangunan proyek investasi tidak akan menolak direlokasi asal mendapatkan penggantian yang setimpal.
"Karena harusnya kita identifikasi, rakyat itu pada umumnya mau, tidak ada masalah. Karena kalau mereka direlokasi, ada yang mau dikasih rumah dengan pekerjaan, sekolah dan sebagainya, ada juga yang mau uang saja, cash," katanya.
Luhut menuturkan, dalam berbagai konflik seperti yang terjadi di Rempang, bisa dipastikan ada oknum-oknum provokator yang memecah belah masyarakat. Namun, ia memastikan masalah tersebut seharusnya bisa diatasi.
"Kemudian yang provokator pasti ada itu, pasti dipisah-pisahkan," ujarnya.
Luhut meyakini, dengan sosialisasi yang baik, seharusnya masyarakat akan mau direlokasi ke tempat yang telah disiapkan pemerintah. Pemerintah sendiri juga telah menyiapkan penggantian yang setimpal bagi masyarakat.
"Saya sudah kirim tim ke sana supaya relokasi ini ditunjukkan kepada masyarakat, ini lho, apa yang masih kau kurang. Jadi dimana sekolah anakmu, dimana pekerja anakmu, dimana kamu bekerja dan sebagainya. Jadi kalau disosialisasikan dengan baik, menurut saya ndak ada masalah. Sekarang juga sedang dikerjakan," katanya.
Luhut menyebut Rempang punya potensi untuk jadi pusat investasi produksi kaca untuk kebutuhan photovoltaics (PV) yang jadi bahan baku panel surya dan semikonduktor.
Indonesia dianggap bisa menjadi negara alternatif di tengah banyaknya perseteruan dagang antar negara. Terlebih, komoditas yang dikembangkan yakni bahan baku panel surya dan semikonduktor yang jadi kebutuhan baru dunia.
