Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan sebanyak 6.389 pejabat negara belum melaporkan harta kekayaan kepada KPK hingga 31 Mei 2023.
"Sampai 31 Mei 2023, kewajiban lapor penyelenggara negara sebanyak 371.722 orang, sebanyak 365.333 orang sudah melaporkan dan 6.389 orang belum melaporkan," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Firli menjelaskan salah satu tolak ukur untuk dalam menghindari perilaku korupsi dengan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dia menjelaskan pejabat yang belum melapor dari eksekutif sebanyak 4.400 orang, legislatif sebanyak 1.431 orang, yudikatif sebanyak 147 orang dan badan usaha milik negara (BUMN)/badan usaha milik daerah (BUMD) sebanyak 411 orang.
Dalam buku berjudul Pengantar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dijelaskan, LHKPN merupakan daftar keseluruhan kekayaan para penyelenggara negara yang tertuang dalam formulir pencatatan. Penetapannya dilakukan langsung oleh KPK.
Terdapat dua pihak utama yang wajib melaporkan LHKPN. Pertama, penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999. Kedua, pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif.
6.389 penjabat belum lapor harta kekayaan ke KPK
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri (tengah) berjalan usai rapat kerja bersama Komisi III DPR dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (7/6/2023). Rapat tersebut membahas realisasi dan pelaksanaan APBN tahun 2022 serta rencana kerja tahun 2024 pada kedua lembaga tersebut. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/tom.
