BI sebut dunia masih hadapi krisis energi dan pangan dunia

Jakarta (ANTARA) - Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo menyebut negara-negara di dunia masih akan menghadapi krisis energi dan pangan dalam beberapa bulan ke depan, terutama karena negara-negara di Eropa akan memasuki musim dingin. “Test untuk hadapi krisis energi adalah apakah Eropa bisa menghadapi musim dingin yang saat ini terjadi dengan pasokan gas dibatasi Rusia. Kita akan melihat harga minyak dan gas akan naik di beberapa bulan ke depan,” katanya dalam penyelenggaraan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulawesi Tengah yang dipantau di Jakarta, Senin.

Adapun ancaman Rusia yang akan mengebom kapal Ukraina yang membawa gandum ke seluruh dunia juga berpotensi mengganggu pasokan bahan pangan gandum ke dunia, termasuk ke Indonesia.

“Harga komoditas berisiko akan tinggi ke depan, ini simbol bahwa dunia tidak sedang baik-baik saja. Kita tidak menakut-nakuti tapi bagaimana memitigasinya ke depan,” katanya.

Ia mengatakan sebagaimana bank sentral di berbagai negara, BI pun meningkatkan suku bunga acuan dengan fokus mengendalikan inflasi, meskipun kebijakan ini berisiko memperlemah pertumbuhan ekonomi.
 

“Karena stabilitas perekonomian tidak bisa ditawar. Tidak ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi kalau diikuti kenaikan harga yang tinggi yang dapat mengurangi daya beli masyarakat,” katanya.
 

Langkah BI meningkatkan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate sampai 4,75 persen, sejalan dengan perkiraan peningkatan permintaan masyarakat ke depan karena pandemi COVID-19 telah terkendali.
 

Dari sisi pasokan, BI juga bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain, serta pemerintah daerah untuk menjaga pasokan bahan pangan melalui GNPIP yang digelar di berbagai wilayah.
 

Beberapa program yang didorong melalui GNPIP ialah urban farming yang diharapkan dilakukan oleh masyarakat dan operasi pasar yang dapat dilakukan dengan menggunakan dana tidak terduga sebesar 2 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
 

“Masalahnya saat ini serapan belanja tidak terduga sebesar 2 persen dari APBD masih sangat rendah, padahal Presiden Jokowi selalu meminta agar dana itu digunakan sehingga dana itu sudah legal untuk digunakan,” katanya.