Kapolda Sumsel ingatkan anggotanya netral dalam pilkada

Palembang (ANTARA) - Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Eko Indra Heri S memperingatkan kepada anggota Polri terutama yang bertugas di tujuh kabupaten yang akan menggelar pemilihan kepala daerah secara serentak pada 9 Desember 2020 untuk bersikap netral.

"Anggota Polri tidak boleh memihak pada salah satu pasangan calon yang akan bertarung dalam pilkada, jika terbukti tidak netral akan diberikan sanksi tegas," kata Irjen Pol Eko pada apel kesiapan pengamanan TPS pilkada di Palembang, Kamis.

Menurut dia, anggota Polri diberi tugas oleh negara untuk menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif, jangan sampai justru sebaliknya melakukan tindakan yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtibmas karena dinilai tidak netral.

Jika ada anggota Polri di provinsi dengan 17 kabupaten dan kota ini terbukti bersikap tidak netral dalam pilkada itu, pihaknya akan memberikan sanksi tegas sesuai disiplin kepolisian, ucap-nya menegaskan.

Untuk menjamin netralitas anggota Polri dalam pilkada, pihaknya mengajak semua pihak dan lapisan masyarakat serta insan pers di daerah ini melakukan kontrol sosial.

Terwujud-nya pemilihan bupati dan wakil bupati secara serentak pada penghujung tahun 2020 ini menjadi tanggung jawab bersama, sehingga bisa diperoleh kepala daerah yang sesuai dengan kehendak mayoritas masyarakat.

"Mari bersama-sama menjaga kondisi kamtibmas tetap kondusif, jangan sampai ada hal-hal yang dapat mengganggu jalannya pesta demokrasi rakyat lima tahunan itu," ujar kapolda.

Sementara Ketua KPU Sumsel, Kelly Mariana mengatakan pihaknya mengharapkan dukungan dari jajaran Polda Sumsel menjaga kamtibmas tetap kondusif di provinsi ini terutama di tujuh kabupaten yang akan menggelar Pilkada 2020.

Pilkada akan berlangsung di tujuh kabupaten yakni Kabupaten Ogan Ilir, Penukal Abab Lematang Ilir (Pali), Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Timur, OKU Selatan, Musirawas, dan Kabupaten Musirawas Utara.

Dengan kondisi kamtibmas yang kondusif, 1.832.660 masyarakat yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) di tujuh kabupaten tersebut dapat menyalurkan hak suaranya memilih kepala daerah sesuai dengan hati nuraninya dengan aman, ujar Kelly.