Pangkalpinang (ANTARA) - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Teten Masduki menyebutkan belanja pemerintah untuk membantu usaha mikro kecil menengah (UMKM) pada 2020 mencapai Rp318 triliun di tengah pendemi COVID-19.
"Pada tahun ini belanja kementerian, lembaga dan BUMN untuk dibelanjakan produk UMKM mencapai Rp318 triliun dari total belanja pemerintah Rp725 triliun," kata Teten Masduki di Pangkalpinang, Selasa.
Ia mengatakan untuk mengoptimalkan potensi pasar dalam negeri dari belanja pemerintah ini, Kementerian Koperasi dan UMKM bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), agar penggunaan anggaran belanja produk UMKM tersebut sesuai aturan yang berlaku.
"Kita sudah bekerja sama dengan LKPP, agar produk-produk UMKM tersebut dimasukkan di dalam katalog khusus untuk UMKM," ujarnya.
Menurut dia, saat ini LKKP sedang melakukan pelatihan-pelatihan dengan kementerian, lembaga dan BUMN untuk pengadaan paket-paket produk UMKM tersebut.
"Saya kira ini pasar yang sangat besar bagi pelaku UMKM, apalagi Pemprov Kepulauan Babel sudah memerintahkan ASN untuk berbelanja produk UMKM dan ini tentu sangat membantu pelaku usaha kecil mempertahankan dan mengembangkan usaha di tengah pendemi COVID-19 ini," katanya.
Ia menambahkan dalam memperluas pasar produk UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM mempercepat digitalisasi usaha mikro kecil menengah, sehingga masyarakat bisa bertransaksi di mana saja di tengah pendemi COVID-19.
"Digitalisasi UMKM ini tentu akan memperluas akses pasar produk UMKM ini, baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Tidak hanya itu, digitalisasi ini akan mempermudah UMKM mengakses pembiayaan dalam mengembangkan usahanya," katanya.
Berita Terkait
Psikolog kemukakan faktor-faktor pemicu fenomena Efek Lipstik
Kamis, 31 Oktober 2024 11:38 Wib
Siasat mengatasi "doom spending" menurutpsikolog
Kamis, 10 Oktober 2024 13:39 Wib
Babel catatkan belanja negara capai Rp2,06 triliun
Minggu, 6 Oktober 2024 15:36 Wib
Kejari OKU serahkan berkas perkara korupsi BPBD ke JPU
Rabu, 28 Agustus 2024 16:21 Wib
Kejari OKU geledah Kantor BPBD lengkapi alat bukti korupsi
Kamis, 25 Juli 2024 13:38 Wib
Kejari OKU-Sumsel tetapkan mantan Kepala BPBD OKU jadi tersangka korupsi
Jumat, 5 Juli 2024 9:18 Wib
Pj Gubernur Sumsel ajak masyarakat belanja produk dalam negeri
Minggu, 2 Juni 2024 18:11 Wib
Pemerintah: Dana Tapera tak digunakan untuk belanja APBN
Jumat, 31 Mei 2024 16:46 Wib