Kapolda Sumsel: Bawaslu harus profesional jadi wasit pilkada

Palembang (ANTARA) - Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Irjen Pol Eko Indra Heri S meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) profesional menjadi wasit pemilihan kepala daerah secara serentak di tujuh kabupaten Sumsel pada 9 Desember 2020 sehingga dapat dicegah terjadinya konflik.

Kapolda Irjen Pol Eko Indra Heri S di Palembang, Rabu, berharap Bawaslu menurunkan petugas pengawas pilkada di kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada dengan menegakkan aturan dengan baik serta tidak melakukan tindakan yang terkesan berpihak kepada salah satu pasangan calon.

Menurut dia, jajaran Bawaslu Sumsel untuk tetap bersikap profesional meskipun di tengah pandemi COVID-19.

"Mari kita bersama menyukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati di tujuh kabupaten di provinsi yang memiliki 17 kabupaten/kota itu dengan menjaga kamtibmas tetap kondusif dan suasana yang sejuk," ujarnya.

Untuk mempertahankan wilayah Sumsel 'zero konflik' diperlukan komitmen bersama semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pilkada termasuk partai politik pengusung pasangan calon untuk melaksanakan pesta demokrasi rakyat itu secara damai.

Mewujudkan pelaksanaan pilkada damai di tujuh kabupaten seperti Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu (OKU), Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Pali, Musirawas, dan Kabupaten Musirawas Utara harus secara transparan dan sesuai dengan aturan.

"Hal-hal yang dapat menimbulkan konflik perlu diantisipasi dengan baik, netralitas harus kita pegang bersama demi persatuan dan kesatuan bangsa," ujarnya.

Untuk menjaga kondisi kamtibmas tetap kondusif, pihaknya berupaya menurunkan semua kekuatan untuk mengawal persiapan hingga pelaksanaan pemungutan suara pilkada secara serentak di tujuh kabupaten pada 9 Desember.

Semua kekuatan yang ada di Polres didukung personel Brimob Polda Sumsel siap mengawal seluruh tahapan pesta demokrasi rakyat itu agar bisa berjalan sesuai dengan ketentuan.

Pelaksanaan pilkada membutuhkan suasana yang aman dan nyaman sehingga masyarakat yang memiliki hak suara dapat menyalurkan pilihannya kepada pasangan calon kepala daerah sesuai dengan hati nuraninya tanpa tekanan dari pihak manapun, kata kapolda.