Tanjungpinang (ANTARA) - Surat keterangan bebas COVID-19 untuk bepergian ke Batam dan Karimun menghambat perkembangan sektor pariwisata, kata pengamat pariwisata, Sapril Sembiring.
"Kecuali pemeriksaan kesehatan melalui rapid test itu diberikan secara gratis kepada warga yang ingin bepergian ke Batam dan Karimun," ujarnya di Tanjungpinang, Sabtu.
Sapril yang juga Ketua ASITA Tanjungpinang dan Bintan mengemukakan biaya untuk mengurus surat keterangan bebas COVID-19 juga tidak murah. Satu orang bisa dikenakan biaya Rp400.000-Rp600.000.
Biaya ini yang dibebankan kepada masyarakat maupun wisatawan ini sama seperti tarif untuk menginap di hotel selama satu-dua hari di Tanjungpinang.
Untuk mengurus surat itu pun harus ke rumah sakit, seperti RSUP Kepri dan RSAL di Tanjungpinang. Sementara COVID-19 menjadi momok, yang membuat orang khawatir ke rumah sakit, kecuali dalam kondisi yang benar-benar penting.
"Itu gambaran penting yang semestinya dipahami pemerintah daerah. Bagaimana mungkin kunjungan wisatawan dapat meningkat jika kebijakannya tidak searah," ucapnya.
Persoalan lain, menurut dia juga muncul ketika pemeriksaan kesehatan melalui rapid test pun diragukan banyak pihak. Mereka khawatir reaktif dari hasil pemeriksaan cepat itu, padahal dalam kondisi baik.
Kekhawatiran itu cukup mendasar lantaran berbagai negara tidak merekomendasikan pemeriksaan COVID-19 melalui rapid test. Informasi itu tersebar luas di media massa dan media sosial.
Di Kepri sendiri terjadi kasus pasien positif COVID-19, yang sebelumnya diperiksa melalui rapid test hasilnya nonreaktif.
"Orang yang berlibur ke daerah lain itu, ingin senang, ingin tenang. Mereka tidak ingin repot," ujarnya.
Sapril mendesak pemerintah daerah, khususnya Bintan, Tanjungpinang, Batam dan Karimun satu suara dalam menggerakan roda perekonomian melalui sektor pariwisata. Kebijakan antardaerah seharusnya bersinergi, jangan sampai menimbulkan kebingungan publik.
Pelaku usaha pariwisata pada prinsipnya bersedia melaksanakan apapun keputusan pemerintah yang berpihak kepada sektor pariwisata dan kesehatan masyarakat. Namun kebijakan antardaerah harus seirama, terutama dalam menerapkan protokol kesehatan untuk sektor pariwisata.
Sampai sekarang, ia melihat kebijakan pemda di Kepri, kecuali Bintan, yang mendorong sektor pariwisata, kecuali masih dalam bentuk wacana. Protokol kesehatan untuk sektor pariwisata sangat penting dilaksanakan sehingga upaya pencegahan COVID-19 dapat dilakukan ketika kawasan pariwisata berskala lokal maupun internasional dibuka.
"Pemprov Kepri melalui gugus tugasnya harus lebih aktif dalam memfasilitasi persoalan ini agar pemerintah kabupaten dan kota seirama dalam mengambil kebijakan. Sekali lagi saya ingatkan, bahwa permasalahan ini tidak dapat diselesaikan dapat bentuk ucapan, lisan atau wacana, melainkan kebijakan yang ada regulasinya," katanya.
Berita Terkait
Disdik OKU tetapkan libur sekolah Idul Fitri
Rabu, 3 April 2024 12:04 Wib
Menaker terbitkan surat edaran pembayaran THR 2024
Senin, 18 Maret 2024 10:03 Wib
Rekapitulasi surat suara provinsi yang alot, permudah rekap nasional
Sabtu, 16 Maret 2024 20:12 Wib
Selama rekap hasil Pemilu di KPU Sumsel, tamu wajib bertanda pengenal
Rabu, 6 Maret 2024 18:02 Wib
Perhitungan surat suara di TPS Palembang
Rabu, 14 Februari 2024 21:01 Wib
Komeng ungkap kisah dibalik foto nyaleg yang viral
Rabu, 14 Februari 2024 19:40 Wib
Muhaimin plong setelah lihat fotonya pada surat suara ketika di TPS
Rabu, 14 Februari 2024 11:04 Wib
Kejati Sumsel sita surat dokumen penting korupsi pajak 2019-2021
Jumat, 2 Februari 2024 10:03 Wib