Palembang (ANTARA) - Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumatera Selatan meleset dari target pada semester I 2019, karena kalangan perbankan kesulitan mendapatkan calon debitur sesuai dengan kriteria.
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Sumatera Bagian Selatan Panca Hadi Suryatno di Palembang, Rabu, mengatakan, penyaluran KUR di Sumatra Selatan tercatat mencapai Rp1,65 triliun pada semester I 2019 atau tercapai hanya 48,16 persen dari target Rp3,4 triliun.
"Dari 10 bank yang ditetapkan sebagai penyalur KUR, bahkan ada satu bank yang belum menyalurkan kredit tersebut di Sumatera Selatan. Artinya ada persoalan dengan kinerja perbankan,” kata dia.
Panca mengatakan mandeknya realisasi KUR oleh perbankan itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap realisasi kredit dengan bunga rendah di Sumatera Selatan, mengingat alokasi yang diterima lembaga intermediasi itu hanya sekitar Rp400 juta pada tahun 2018.
Adapun 10 bank penyalur KUR di Sumatera Selatan meliputi antara lain Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BCA, Bank BTN dan BPD Sumsel Babel.
"Hanya satu bank itu saja yang terkendala, sementara lainnya lancar malah ada bank yang target alokasinya belum ditetapkan sudah menyalurkan KUR ke pelaku usaha," ujar dia.
Selain itu, kata dia, ada pula bank penyalur KUR yang mendapat tambahan alokasi seiring tingginya minat dan permintaan segmen KUR di Sumatera Selatan, yakni Bank Sumsel Babel.
Direktur Pemasaran Bank Sumsel Babel Antonius Prabowo Argo mengatakan pihaknya mengajukan tambahan alokasi sebanyak Rp200 miliar dari plafon awal yang ditetapkan pemerintah senilai Rp300 miliar.
"Realisasi KUR kami hampir mencapai Rp200 miliar, kami mengajukan penambahan karena untuk mengantisipasi jika ada peningkatan permintaan dan ini telah disetujui," ujar dia.
Bank Sumsel Babel optimistis penyaluran KUR hingga akhir tahun bisa mencapai target yang telah ditetapkan.
Sementara itu Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumsel, Afrian Joni, mengatakan pihaknya mendorong pemanfaatan KUR bagi pengembangan UMKM di daerah itu.
Upaya yang dilakukan yakni menginventaris data UMKM yang layak dimasukkan dalam SIKP (Sistem Informasi Kredit Program).
"Saat ini baru sekitar 51.000 UMKM yang masuk SIKP. Padahal, jumlah UMKM yang tersebar di provinsi itu mencapai 162.000 unit usaha. Semakin banyak data yang masuk maka semakin besar peluang untuk peningkatan penyaluran KUR di Sumatera Selatan," ujar dia.
Penyaluran KUR di Sumatera Selatan meleset dari target
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Sumatera Bagian Selatan Panca Hadi Suryatno. (Antara News Sumsel/Dolly Rosana/19)
