Babakanmadang, Bogor (ANTARA) - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arsul Sani menyebutkan bahwa akan ada pertemuan lanjutan setelah Presiden Terpilih, Jokowi dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto setelah bertemu di stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (13/7/2019).
"Pertemuan Jokowi dan Prabowo itu yang pertama, tentu tidak menutup kemungkinan ada pertemuan lagi, baik langsung Pak Jokowi dengan Pak Prabowo atau lingkaran Pak jokowi yang ada di pemerintahan dengan lingkaran Pak Prabowo," ujarnya kepada awak media saat menghadiri acara "Visi Indonesia" di Sentul International Convention Center (SICC) Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019).
Menurutnya, pembahasan lanjutan itu antara lain memperjelas niatan Prabowo Subianto yang pada pertemuan pertama menyatakan siap untuk mendukung Jokowi pada jalannya pemerintahan di periode 2019-2024.
"Yang akan dibicarakan apakah arahnya di dalam atau di luar. Tapi jangan kemudian rekonsiliasi itu diartikan sebagai bentuk masuknya Partai Gerindra dalam pemerintahan," kata Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Ia mengatakan, banyak hal yang bisa dilakukan Partai Gerinda untuk Jokowi meski berada di luar lingkaran koalisi. Antara lain tentang fungsi penguatan di ranah legislatif.
Di samping itu, sejumlah partai politik (parpol) koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf sudah menyodorkan sejumlah nama kepada Presiden Terpilih, Jokowi untuk dijadikan Menteri Republik Indonesia periode 2019-2024.
"Kan kalau PKB menyebut 10 (nama), Partai Nasdem 11 (nama), PPP sembilan (nama). Sembilan nama itu kita sudah serahkan ke Pak Jokowi," ujar pria yang juga menjabat sebagai Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu kepada awak media saat menghadiri acara "Visi Indonesia" di Sentul International Convention Center (SICC) Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019).
Nama-nama yang disodorkan kepada Jokowi itu tidak beserta bidangnya, karena menurut Arsul penempatan nama-nama tersebut akan diramu oleh Jokowi menyesuaikan kebutuhan dari Kabinet Indonesia Kerja (KIK) periode 2019-2024.
