PT Hutama Karya desain tol Tanjung Api-Api

id Tol Tanjung Api-Api,PT Hutama Karya,Kawasan Ekonomi Khusus TAA,berita sumsel,berita palembang,Hasan Turcahyo,proyek Tol TAA

PT Hutama Karya desain tol Tanjung Api-Api

Arsip- Pembangunan jalan tol (ANTARA News Sumsel/Nova Wahyudi)

Palembang (ANTARA News Sumsel) - BUMN pengembang jalan tol PT Hutama Karya menyiapkan desain Jalan Tol Tanjung Api-Api (TAA), Sumatera Selatan, karena proyek tersebut direncanakan pada Juli 2018 untuk mendukung keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus TAA.

Manajer Proyek Jalan Tol PT Hutama Karya Hasan Turcahyo di Palembang, Selasa, mengatakan, pekerjaan pembuatan desain ini telah dilakukan HK sejak tahun lalu sehingga jika pekerjaan akan dimulai pada pertengahan 2018 maka dapat langsung dikerjakan.

"Setelah desain disetujui pemerintah maka akan langsung dilanjutkan dengan pembebasan lahannya," kata Hasan.

Ia mengatakan, sebenarnya proyek Tol TAA ini dikerjakan pada pertengahan tahun 2017 setelah pembuatan amdal (analisa dampak lingkungan) diselesaikan HK pada Maret 2017.

"Namun, terdapat beragam kendala sehingga proyek ini terpaksa molor. Salah satunya karena pemerintah masih menunggu Pelindo terkait kesiapan Pelabuhan TAA," ujar Hasan.

Jalan Tol TAA itu direncanakan menjadi akses utama menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) TAA dari Palembang.

Jalan tol ini direncanakan masuk dalam koridor Trans Sumatera yang juga akan terhubung dengan Tol Palindra. Jalan tol ini akan berawal dari kawasan Musi Landas menujuk kawasan KEK yakni tepatnya ke batas hutan lindung. Sisanya masih sekitar 10 kilometer menuju Pelabuhan Tanjung Carat yang sudah masuk ke otoritas pelabuhan.

Proyek tol ini dipastikan tetap berjalan karena telah memiliki payung hukum yakni Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014.

Staf Khusus Gubernur Sumatera Selatan I Gede Bagus Surya Negara mengatakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api, Banyuasin, Sumatera Selatan ditargetkan beroperasi pada Juni 2018 sesuai dengan keputusan Dewan Nasional KEK.

Dewan Nasional KEK yang diketuai Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution meminta Sumsel memastikan bahwa 66,13 hektare lahan yang sudah dibebaskan di kawasan TAA segera dibangun fasilitas infrastruktur KEK.

"Presiden meminta KEK sudah jalan meski pembebasan lahan satu baru 66,13 hektera dari total 217 hektare sehingga target Juni 2018 sudah ada kegiatan di sana," kata dia.

Untuk itu, sejak September hingga Juni 2017 difokuskan pada kegiatan pematangan lahan yang akan diproyeksikan untuk kantor administrasi KEK dan sejumlah gedung pendukung lainnya.

Rencananya kantor ini akan menjadi tempat pengurusan izin satu pintu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dikelola oleh PT Sriwijaya Mandiri Sumsel.
(T.D019/T013)