Februari bulan penuntasan Bansos

Makassar (ANTARA News Sumsel) - Menteri Sosial Idrus Marham menegaskan Februari merupakan bulan pencanangan penuntasan Bantuan Sosial atau Bansos kepada masyarakat penerima manfaat.

"Memang kita sudah canangkan bulan ini bulan tuntas Bansos. Kita akan turun ke daerah dan mengajak segenap anggota komisi delapan DPR bersama-sama turun untuk memastikan bahwa secara sungguh-sungguh seluruh bantuan sosial yang diberikan kepada rakyat tuntas bulan ini," ujarnya di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.

Khusus terkait dengan Beras Sejahtera (Rastra) seperti disampaikan Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos Andi ZA Dulung, dalam kegiatan Bimbingan Pemantapan Pendampingan Sosial Bantuan Pangan Non Tunai dan Bantuan Sosil Beras Sejahtera wilayah III di Makassar, bahwa sudah 80-100 persen di Februari akan disalurkan bertahap.

"Kita pastikan nanti berjalan dengan baik sampai kepada rakyat dan disinilah urgensi kehadiran pada pendamping, tidak hanya memastikan bansos sampai, tapi paling penting pemanfaatannya di tengah masyarakat dan tugas lain diberikan menelusuri kemungkinan ada yang tidak mendapatkan," ujarnya.

Mantan Sekertaris Jenderal Partai Golkar ini usai menghadiri pelatihan Pendampingan Bansos BPNT dan Rastra di hotel Max One kepada wartawan mengatakan, penegasan presiden Jokowi adalah tugas kemanusiaan. Maka pastikan Bansos tersebut sampai kepada rakyat penerima manfaat.

 "Pastikan tidak ada rakyat yang berhak tidak mendapatkan bantuan sosial, itulah perintah presiden kepada saya sehingga dengan demikian bahwa setiap ada masalah rakyat, negara hadir. Pemerintah mengambil langkah cepat menanggulangi masalah itu," ucapnya.

Selain itu dirinya sudah memberikan masukan serta stimulan kepada para pendamping Rastra yang mengikuti pelatihan bagaimana niat dan visinya apakah sudah sejalan, sebab pendamping hadir adalah panggilan pengabdian bangsa sebagai pejuang bagi kepentingan kemanusiaan. 

"Tugas mereka mengecek apakah sudah sampai atau tidak, sehingga pendamping punya mekanisme dengan menyampaikan laporan dan itulah dikelola sedemikian rupa untuk disampaikan ke Presiden dan DPR," tutur mantan anggota DPR itu.

Mengenai jumlah penyaluran Rastra seluruh Indonesia, lanjutnya, berjumlah 15,015 juta yang akan dibagikan kepada setiap keluarga penerima manfaat. Untuk Rastra, sesuai dengan arahan Presiden, tidak boleh ada dibayar, dan diberikan 10 kilogram.

"Dulu ada uang tebus, sekarang tidak ada. Bila ada ditemukan tebus-tebus entah itu dari pejabatnya maupun oknum lain segera sampaikan kepada saya, akan diberikan tindakan tegas," ujarnya.

Pria kelahiran Pinrang, Sulsel ini menambahkan,  pemerintah telah menggunakan instrumen, untuk Rastra itu mendasar, kemudian Program Keluarga Harapan (PKH) untuk keperluan keluarga, Kartu Indonesia Pintar (KIS) bagi anak sekolah dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi perlindungan kesehatan.

"Semua secara akumulatif instrumen pada pemerintahan Jokowi-JK tentu bertujuan tidak ada lagi masyarakat Indonesia fakir miskin, karena hal ini diurusi pemintah atas nama negara," tambahnya.   

Sementara irjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos Andi ZA Dulung pada kesempatan itu mengatakan suplai Rastra semuanya dari Bulog, atas penugasan pemerintah menyalurkan Rastra kepada penerima manfaat. 

"Bolug ditugaskan pemerintah untuk penyaluran Rastra kepada penerima yang berhak. Meski penyaluran ada yang tidak sampai 100 persen dan hanya 80-90 persen itu disebabkan data yang berubah karena penerimanya dianggap sudah tidak layak," katanya.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulsel, Ilham Andi Gazaling menyebutkan peralihan Bansos Rastra menjadi BPNT dilaksanakan pada 11 Kabupaten dan Kota di Sulsel. Daerah tersebut yakni Kota Makassar, Palopo dan Pare-pare, Kabupaten Bone, Gowa, Luwu Timur, Maros, Sidrap, Sinjai, Takalar dan Wajo.     

"Bansos diberikan berupa beras medium 10 kilogram per Kepala Keluarga per bulan secara gratis. Untuk program ini menjangkau 402, 551 ribu Keluarga Penerima Manfaat atau KPM di Sulsel tahap pertama per Januari 2018, sedangkan untuk program BPNT sebanyak 39.795 ribu KPM," sebutnya. 

Realisasi penyaluran Rastra per tanggal 5 Februari 2018, berdasarkan laporan dari Perum Bulog Divre Sulselbar telah mencapai 89,65 persen atau sebesar 3.608.880 kilogram beras. Angka ini disebabkan masih ada daerah melaksanakan verifikasi dan validasi data.

(T.M050/S. Mappong)