Daerah segera implementasikan gerbang pembayaran nasional

Rabu, 24 Januari 2018 14:36 WIB

Arsip- M Seto Pranoto (tengah) .(ANTARA Sumsel/Feny Selly/Ag/17)

Palembang (ANTARANews Sumsel) - Kepala Divisi Sistem Pembayaran Bank Indonesia Perwakilan Sumsel Seto Pranoto memastikan perbankan daerah segera mengimplementasikan sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

"Yang jelas untuk bank-bank nasional sudah memiliki sistemnya, tinggal lagi bank pembangunan daerah. Untuk itu, BPD bisa melakukan sertifikasi dahulu untuk memastikan infrastruktur bisa melakukan transaksi sesuai standar GPN," kata Seto di Palembang, Rabu.

Sejauh ini, Bank Indonesia mencatat masih terdapat 10 lembaga bank yang belum terhubung dengan sistem GPN dari sekitar 70 bank yang melayani transaksi menggunakan kartu.

Sementara itu, sesuai peraturan bank sentral, perbankan diberi waktu paling lambat 30 Juni 2018 untuk pihak yang terhubung (perbankan) terkoneksi pada minimal dua lembaga switching.

Direktur Utama PT Bank Sumsel Babel M Adil mengatakan perusahaannya sangat merespon positif langkah bank sentral ini. Hanya saja, yang menjadi pertanyaan apakah pengintegrasian ini akan mengeluarkan biaya lagi mengingat BSB telah habis-habisan membenahi infrastruktur pada 2017.

"Pada prinsipnya kami mendukung, tapi harus jelas juga hitung-hitungan bisnisnya. Bagaimana pembagian fee-nya bagi bank lain yang menggunakan infrastruktur kami," kata Adil.

Sementara itu, Deputi Direktur Pusat Program Transformasi Bank Indonesia A. Donanto H. Wibowo, mengatakan saat ini yang menjadi kendala bank sentral dalam mewujudkan GPN ini tak lain mengajak para pelaku perbankan untuk duduk bersama.

Seperti diketahui bahwa tidak semua bank memiliki kemutahiran infrastruktur teknologi informatika yang sama. Di sisi lain, terkadang kecanggihan ini dijadikan alat untuk meningkatkan brand perusahaan dalam upaya memenangkan persaingan.

"Kami sudah menawarkan suatu skema yakni bank yang menggunakan infrastruktur bank lain akan memberikan fee. Tapi ini tidak semudah yang dibayangkan karena ini lagi-lagi perkara bisnis," kata dia.

BI memunculkan sistem GPN ini untuk merespon kurang efisiennya sistem pembayaran saat ini karena banyak kartu, banyak EDC dan mesin ATM, namun tidak dapat saling memproses kartu atau instrumen pembayaran ritel pihak lain.

"Bahkan jika ditelaah kondisi itu berdampak pada pengeluaran devisa yang tidak perlu, seperti impor kartu dan mesin EDC," paparnya.

Donanto menambahkan fee atau biaya transaksi pembayaran saat ini masih tinggi dengan kisaran 1,6 persen sampai 2,2 persen dibandingkan dengan negara tetangga dalam kisaran 0,2 persen -- 1 persen.

"Melalui GPN, sistem pembayaran Indonesia ke depan akan mencakup semua layanan, satu sistem untuk semua, lebih inklusif, mudah dan efisien. Dan yang terpenting selalu terjaga keamanannya," ujar dia.

(T.D019/K007)