
KY:Metode seleksi calon hakim ADHOC perlu dirubah

Jakarta (ANTARA Sumsel) - Juru bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi mengatakan bahwa metode seleksi calon hakim adhoc Tipikor perlu mengalami perubahan untuk mendapatkan profil calon dengan integritas baik.
"Perlu ada perubahan metode seleksi calon hakim adhoc Tipikor," ujar Farid ketika dihubungi di Jakarta, Selasa.
Hal itu dikatakan oleh Farid ketika menanggapi laporan penelusuran rekam jejak 60 orang calon hakim adhoc Tipikor oleh Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) kepada Mahkamah Agung.
KPP melaporkan dari 60 orang calon hakim adhoc Tipikor yang ditelusuri, 49 diantaranya memiliki rekam jejak yang sangat buruk, sehingga dinyatakan tidak layak.
Terkait dengan hal itu, Farid tidak menampik bahwa sebagian besar pendaftar hanya sekedar mencari kerja, sehingga memiliki komitmen yang rendah dan profil integritas yang buruk.
"Maka untuk meminimalisasi semua itu perlu ada perubahan metode seleksi, 'talent scouting' atau pencarian khusus bisa jadi salah satu alternatif," ujar Farid.
Hal serupa sebelumnya juga diutarakan oleh peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Aradila Caecar yang turut tergabung dalam KPP, bahwa sebagian besar calon hakim adhoc Tipikor merupakan orang-orang yang hanya sekadar mencari pekerjaan.
Mahkamah Agung sebelumnya memang meminta bantuan KPP dan beberapa lembaga swadaya masyarakat lainnya dalam penelusuran rekam jejak para calon hakim adhoc Tipikor.
Dari 85 orang calon hakim adhoc, KPP menyatakan hanya mampu menelusuri 60 orang calon saja dan 49 orang di antaranya dinyatakan tidak layak karena memiliki catatan negatif terkait dengan integritas, kapasitas, dan independensi.
Sementara itu 25 orang calon lainnya sulit untuk ditelusuri karena berasal dari daerah dan tidak terlalu terkenal.
Pewarta: Maria Rosari
Editor: Indra Gultom
COPYRIGHT © ANTARA 2026
