BI: pasar keuangan terintegrasi menimbulkan risiko krisis

Jumat, 19 Desember 2014 15:33 WIB

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Halim Alamsyah. (Foto Antarasumsel.com/14/Yudi Abdullah)

...Di dalam negeri, juga menghadapi tantangan perekonomian domestik berupa perlambatan pertumbuhan ekonomi "twin deficit" dari current account dan fiscal, serta peningkatan utang luar negeri...

Palembang (ANTARA Sumsel) - Deputy Gubernur Bank Indonesia, Halim Alamsyah menyatakan, pasar keuangan yang semakin terintegrasi menimbulkan risiko krisis di suatu negara dapat dengan cepat menjalar ke seluruh dunia.

Selain itu sistem moneter internasional yang menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang utama dunia menyebabkan perkembangan kondisi di Amerika Serikat menjadi sangat berpengaruh pada perekonomian global, kata Halim Alamsyah .

Hal itu dikemukakan pada acara serah terima jabatan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan dari R.Mirmansyah kepada Ponco Wibowo di Palembang, Jumat.

Menurut dia, di dalam negeri, juga menghadapi tantangan perekonomian domestik berupa perlambatan pertumbuhan ekonomi "twin deficit" dari current account dan fiscal, serta peningkatan utang luar negeri.

Menyikapi kondisi perekonomian tersebut, sejak pertengahan 2013 Bank Indonesia telah menerapkan kebijakan moneter bias ketat serta mengutamakan stabilitas ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat.

Kebijakan BI senantiasa diarahkan secara konsisten untuk menciptakan kondisi makro ekonomi yang stabil terutama melalui pencapaian inflasi menuju sasaran yang ditetapkan dan menurunkan defisit transaksi berjalan menuju ke tingkat yang lebih berkelanjutan (sustainable), sehingga mampu memberikan sinyal yang positif kepada investor mengenai ketahanan sistem perekonomian Indonesia di tengah berbagai tantangan global, katanya.

Sementara sebagai lembaga yang memiliki mandat dalam kebijakan moneter, dia menjelaskan, sistem pembayaran dan makro prudensial, Bank Indonesia senantiasa berupaya melakukan penguatan fungsi kantor BI terutama di daerah sehingga mampu menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah dalam pengembangan perekonomian, pengendalian inflasi, dan perumusan kebijakan ekonomi di daerah.

Bank Indonesia akan senantiasa mendorong berjalannya fungsi koordinasi moneter, fiskal, dan sektor riil di daerah, penguatan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan peran advisory kepada pemerintah daerah melalui dukungan kajian ekonomi dan keuangan regional serta analisis daya saing daerah.

"Terkait dengan hal itu, kami mengapresiasi kinerja perekonomian Provinsi Sumsel yang secara keseluruhan pada 2014 tumbuh sebesar 5,1 - 5,5 persen dari tahun ke tahun (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Sumatera sebesar 4,6 - 5,0 persen (yoy) dan sama dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya.

Begitu pula dengan tingkat inflasi, di wilayah Sumsel pada November 2014 sebesar 5,6 persen (yoy), meskipun sedikit meningkat dibandingkan dengan triwulan ke-3 sebesar 4,33 persen, namun pasokan bahan pangan terpantau terjaga membuat tekanan inflasi yang bersumber dari "volatile food" pada triwulan ini berkurang.

Bahkan kondisi tersebut menjadi penyumbang utama deflasi yang terjadi di Kota Palembang pada dua bulan terakhir, kata Deputy Gubernur Bank Indonesia itu pula.