LIPI : Penanganan banjir harus terpadu

Selasa, 15 Januari 2013 16:47 WIB

...Selama ini kita terbiasa melihat sesuatu secara sektoral sehingga tidak mau mengurusi yang bukan sektornya. Perlu ada pihak yang mengintegrasi, tetapi pertanyaannya sekarang adalah siapa...

Jakarta (ANTARA Sumsel) - Penanganan banjir harus dilakukan secara terpadu, tidak bisa secara sektoral, kata Deputi Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian Iskandar Zulkarnain.

"Selama ini kita terbiasa melihat sesuatu secara sektoral sehingga tidak mau mengurusi yang bukan sektornya. Perlu ada pihak yang mengintegrasi, tetapi pertanyaannya sekarang adalah siapa," kata Iskandar Zulkarnain di Jakarta, Selasa.

Karena terbiasa bersikap sektoral, dia mengatakan seringkali antarsektor terlibat konflik. Contohnya konflik kepentingan antarkementerian yang terjadi meskipun berada di bawah satu kementerian koordinator.

Dia juga menyebutkan bahwa undang-undang yang berlaku di Indonesia saat ini masih banyak yang bersifat sektoral, bukannya nasional.

"Misalnya undang-undang tentang hutan, bagaimana kalau di dalam hutan itu terdapat tambang padahal tentang tambang ada undang-undangnya sendiri? Kemudian bila ada tambang minyak di laut, menteri kelautan akan meminta supaya penambangan tidak merusak laut," katanya.

Karena itu, dia menyarankan setiap sektor yang berkepentingan dalam suatu permasalahan tidak hanya mengambil pandangan berdasarkan sektornya saja. Sebab, penanganan masalah tidak akan berhasil bila hanya satu sisi.

Asia Pasific Centre for Ecohydrology (APCE-UNESCO) bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengadakan pelatihan penggunaan perangkat lunak Integrated Flood Analysis Sistem (IFAS) atau Sistem Analisis Banjir Terpadu di salah satu hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Pelatihan itu diikuti diikuti 29 peserta dari lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Besar Wilayah Sungai dan pemerintahan daerah di Jawa dan Lampung.

IFAS merupakan perangkat lunak yang dikembangkan International Centre for Water Hazard Risk (ICHARM-UNESCO) yang berada di Jepang secara gratis. Perangkat lunak tersebut telah dipasang ke dalam perangkat komputer masing-masing peserta.

Peneliti senior ICHARM-UNESCO Seishi Nabesaka mengatakan IFAS merupakan perangkat lunak yang harus dipasang ke dalam komputer yang memiliki jaringan internet. Sebagai sistem analisis banjir terpadu, IFAS dapat meramalkan potensi banjir yang akan terjadi dalam 24 jam.

"Ada 23 parameter dan data yang perlu dimasukkan ke dalam sistem untuk meramalkan datangnya banjir seperti, kondisi cuaca, kondisi iklim, curah hujan, debit air sungai dan lain-lain," katanya. (ANT)