Perbankan diminta buka akses permodalan UMKM

Kamis, 6 Desember 2012 20:00 WIB

Bank Indonesia (Foto Antarasumsel.com/Feny Selly)

Palembang (ANTARA Sumsel) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meminta industri perbankan membuka akses permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, untuk memicu pertumbuhan ekonomi di daerah setempat.

"Industri UMKM di Sumsel sangat menjanjikan seiring dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang kian membaik dalam beberapa tahun terakhir. Namun, untuk memajukannya membutuhkan peran perbankan," kata Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumsel Yusri Effendi di Palembang, Kamis.

Pada pertemuan tahunan Bank Indonesia dengan Perbankan Sumsel dengan tema "Menuju Pertumbuhan Berkesinambungan dan Inklusif" itu Yusri meminta kalangan perbankan membuat suatu kebijakan khusus untuk memacu pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di provinsi itu.

Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumsel diketahui jumlah industri kecil kategori formal (memiliki izin usaha) mengalami penambahan 13,09 persen hingga akhir November 2012, atau meningkat 1.091 unit usaha dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara jumlah UMKM mencapai 1,9 juta unit.

"Permodalan merupakan permasalahan klasik yang selalu dihadapi pengusaha kecil, karena kerap tidak "bankable" atau tidak memenuhi persyaratan menerima kredit dari bank," katanya.

Sementara, pada keadaan lain, perbankan merupakan lembaga keuangan yang memiliki prinsip kehati-hatian, karena dana yang diperoleh dari masyarakat harus dikelola dengan baik. Kesulitannya bagaimana mensinergikan kedua hal itu, ujarnya.

Ia menilai, pihak bank pada akhirnya harus berpartisipasi untuk menjadikan usaha kecil berstatus "bankable".

"Program-program kredit mikro harus diperluas jangkauannya serta mendapat porsi yang cukup besar. Selain itu, perbankan harus memanfaatkan peluang investasi yang akan masuk ke Sumsel dari Penanam Modal Asing," katanya.

Sementara Kepala Bank Indonesia Kantor Wilayah VII Sutikno mengatakan perbankan harus memperluas akses masyarakat ke bank, mengingat Indonesia memiliki kekuatan baru yakni jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin bertambah.

Masyarakat berpenghasilan 2 dolar hingga 20 dolar per hari itu berpeluang didorong menjadi wirausaha baru.

Pemerintah dan perbankan bekerja sama dalam merancang pembiayaan usaha untuk mahasiswa, mantan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dan masyarakat umum.

Para pemangku kepentingan di dunia perbankan akan membuat aturan tersendiri bagi penyaluran kredit untuk usaha kategori pemula.

"Para pemula harus diberikan kredit dengan skim khusus, misalnya bunganya yang tidak seperti kredit menengah atau besar," katanya. (Dolly)