Belanja hibah Sumsel disorot PKS

Kamis, 6 September 2012 16:16 WIB

Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan HA Djauhari. (FOTO antarasumsel.com/Humas DPRD Sumsel)

....Berdasarkan temuan di lapangan, masih banyak sekolah yang belum memiliki sarana dan prasarana memadai, salah satu minimnya kualitas laboratorium di sejumlah sekolah....

Palembang (ANTARA Sumsel) - Belanja hibah yang bertambah menjadi Rp447,177 miliar, ternyata peruntukannya dipertanyakan dan mendapat sorotan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Sumatera Selatan.

Pertanyaan itu disampaikan juru bicara Fraksi PKS DPRD Sumsel Erza Saladin pada rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD perubahan 2012 yang dipimpin Wakil Ketua DPRD setempat HA Djauhari di Palembang, Kamis.

Menurut dia, dalam rincian belanja hibah disebutkan bertambah menjadi Rp447,177 miliar dimana penambahan itu adanya penempatan dana Rp324,9 miliar untuk pelunasan pembangunan tiga arena pertandingan pada SEA Games lalu.

Terkait dengan hal itu fraksi mempertanyakan apakah anggaran telah melalui audit BPKP dan bila sudah berapakah jumlah dana riil yang perlu dibayarkan untuk pelunasan tiga arena pertandingan tersebut, katanya.

Kemudian kelebihan belanja hibah sebesar Rp122,277 miliar itu diperuntukkan apa saja, karenanya mereka meminta penjelasan kepada pihak pemerintah provinsi Sumsel, ujarnya.

Ia mengatakan, terkait dengan belanja itu juga pihaknya mempertanyakan tentang peruntukkan bantuan bagi sejumlah pondok pesantren di ruang lingkup Sumsel.

Berdasarkan temuan di lapangan sebagai hasil reses anggota dewan beberapa waktu lalu, masih banyak pondok pesantren yang seharusnya layak mendapatkan bantuan, namun kenyataannya tidak atau belum tersentuh bantuan dari pemerintah provinsi walaupun mereka sudah menjalani prosedural permohonan bantuan, jelasnya.

Ia menuturkan, sejumlah pondok pesantren itu antara lain Pesantren Darul Da`wah Al Irsyad dan Pesantren Mifthahul Ulum yang semuanya berada di daerah Merkati Jaya, Kabupaten Banyuasin.

Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan mekanisme dan syarat bagi penetapan pondok pesantren yang berhak mendapatkan bantuan dari belanja hibah ini, ujarnya.

Ia menyatakan, untuk meminimalisir berulangnya kejadian ini, Fraksi PKS mengusulkan perlu ada data base jumlah riil pondok pesantren di Sumsel.

Fraksi itu juga meminta kepada pemerintah provinsi memberikan perhatian khusus kepada penyediaan sarana dan prasarana di sekolah-sekolah yang ada tingkat SMP dan khususnya SMA.

"Berdasarkan temuan kami di lapangan, masih banyak sekolah yang belum memiliki sarana dan prasarana memadai, salah satu minimnya kualitas laboratorium di sekolah-sekolah tersebut," katanya.(Susi)