Mahalnya biaya kuliah

Kamis, 23 Agustus 2012 00:52 WIB

Ilustrasi (Antarasumsel.com/Grafis/Aw)

Biaya pendidikan tinggi atau kuliah itu sekarang macam-macam, karena pola masuk perguruan tinggi negeri saat ini memang ada tiga jalur yakni ujian tulis (SNMPTN), undangan (prestasi), dan mandiri (ujian lokal).

Tentu, tiga jalur itu pun berbeda pola pembiayaannya. Itu mirip biaya pada pendidikan dasar dan menengah yang menggunakan jalur reguler (nasional) dan jalur bilingual (internasional).

Kalau di jalur pendidikan dasar dan menengah, perbedaan biaya antara jalur reguler dan bilingual itu berselisih ratusan ribu rupiah, maka di pendidikan tinggi bisa puluhan juta rupiah bedanya.

Untuk pendidikan tinggi, pemerintah sudah mengatur besaran kuota untuk ketiga jalur itu lewat Permendiknas Nomor 34 Tahun 2010, yakni jalur mandiri 40 persen dan jalur tulis/SNMPTN 60 persen.

Namun, 60 persen untuk jalur tulis/SNMPTN itu harus dibagi untuk jalur ujian tulis dan jalur undangan. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengatur 60 persen itu harus ada 20 persen yang diberikan kepada calon mahasiswa miskin.

Nah, berapa biaya untuk jalur yang 60 persen itu? Ambil contoh Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, besaran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang dipungut Rp1,8 juta/semester.

"Ada pula sumbangan pengembangan institusi (SPI) dengan besaran tidak lebih dari Rp5 juta. Itu angka minimum. Kalau maksimalnya, kami kan tidak bisa mencegah ? Prinsip kami MMB, murah meriah berkualitas," ucap Pembantu Rektor I ITS, Prof Ing Herman Sasongko.

Pakar teknik mesin jebolan Jerman itu menuturkan kuota mahasiswa baru yang dipatok untuk jalur tulis SNMPTN yakni 1.547 calon (reguler dan miskin) serta 669 calon untuk jalur undangan (reguler dan miskin).

"Dari total kebutuhan itu akan diambil calon bidik misi (miskin) dengan persyaratan tertentu sekitar 800-an calon terpilih. Artinya, 1.400-an calon akan tetap membayar SPP dan SPI dengan besaran itu," katanya.

Untuk peserta Bidik Misi (miskin) pada jalur tulis dan undangan yang dibiayai pemerintah 100 persen itu, ITS menerapkan dua persyaratan yakni evaluasi kualitas sekolah (EKS) dan evaluasi kualitas calon (EKC).

"Untuk tahap EKS, kami mengukur persyaratan dengan nilai rata-rata kondisi sekolah dalam tiga tahun terakhir, seperti akreditasi sekolah, ranking sekolah secara nasional, nilai alumni sekolah yang belajar di ITS (nilai tingkat persiapan/tahun pertama) dan nilai SNMPTN tulis dari SMA yang bersangkutan," tukasnya.

Untuk persyaratan EKC, ITS juga mengukur calon Bidik misi dengan dua kriteria yakni nilai rapor calon untuk mata pelajaran eksak (MIPA) dan Bahasa Inggris mulai semester 3 sampai 5 dan prestasi dalam kompetisi nasional dan internasional.

Bagaimana dengan jalur mandiri ? Herman menyebut daya tampung untuk jalur itu sebanyak 978 mahasiswa atau 40 persen tersisa, namun ITS merinci jalur itu dengan dua sumber yakni kemitraan dan mandiri.

"Program Kemitraan itu untuk siswa SMA/MA/SMK yang menjadi utusan instansi mitra, baik perusahaan maupun pemerintah daerah se-Indonesia yang mempunyai nota kesepahaman dengan ITS, sedangkan Program Mandiri untuk umum yang berminat," paparnya.

Khusus PKM (program kemitraan dan mandiri) ini, ITS mendorong pilihan pada fakultas teknik kelautan, karena "lima besar" yang diminati di ITS masih jurusan teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, teknik mesin, teknik kimia, dan teknik sipil.

Biaya ?! "Biaya per semester untuk SPP masih sama yakni Rp1,8 juta, tapi SPI berkisar Rp30 juta dan paling tinggi tidak lebih dari Rp50 juta sesuai dengan jurusan atau prodi yang dipilih calon," ungkapnya.

Tembus Rp1 miliar
Pola yang sama juga berlaku untuk PTN lain, termasuk Universitas Airlangga (Unair) Surabaya yang untuk tahun 2012 menyediakan kuota untuk semua jalur sebanyak 4.710 kursi.

Dari jumlah itu, sebanyak 942 kursi untuk jalur ujian tulis SNMPTN atau 20 persen dari daya tampung keseluruhan di Unair. Sisanya, 1.884 kursi atau 40 persen untuk jalur undangan dan 1.884 kursi 40 persen untuk jalur mandiri.

"Itu tidak menyalahi Permendiknas 34/2010 yang mengatur 60 persen untuk jalur SNMPTN dan undangan serta 40 persen untuk jalur mandiri, karena jalur undangan dan SNMPTN tidak dirinci, asalkan tidak melebihi 60 persen," ujar Wakil Rektor I Unair, Prof Dr H Ahmad Syahrani Apt MS.

Tahun lalu (2011), Unair memang tidak ikut jalur SNMPTN undangan (SNMPTN tanpa tes), karena pihaknya tidak bisa menerima mahasiswa baru tanpa tes, sebab Unair sudah memiliki ISO.

"Tapi, SNMPTN sekarang ada kriteria-nya, sehingga kami ikut, sebab standar atau ukurannya sudah ada," katanya, didampingi Kepala Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) Dr Dian Agustiani.

Untuk jalur mandiri sebanyak 1.884 kursi itu, Unair membuka dua gelombang, yaitu pendaftaran gelombang I untuk 1.131 kursi dan sisanya atau 735 kursi untuk gelombang II. Semuanya untuk 33 program studi yang ada.

Nah, biaya di jalur mandiri Unair itulah yang bisa mencapai Rp150 juta untuk SP3 pada Prodi Pendidikan Dokter. "Tahun lalu, SP3 untuk pendidikan dokter mencapai Rp175 juta, jadi sekarang sudah diturunkan," ucapnya.

Secara rinci, SOP Prodi Pendidikan Dokter sebesar Rp6 juta per semester dan SP3-nya minimal Rp150 juta. Satu lagi prodi IPA yang favorit yakni Prodi Pendidikan Dokter Gigi akan dikenakan biaya SOP sebesar Rp6 juta per semester dan SP3 minimal Rp100 juta.

Untuk Prodi IPS yang favorit adalah Manajemen dan Akuntansi. Keduanya mematok SOP Rp3,5 juta per semester dan SP3 minimal Rp25 Juta.

Pihaknya menerapkan SP3 minimal bukan berarti mahal, namun biaya itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan minimal dalam perkuliahan sesuai fakultasnya.

SP3 minimal ?! "Itu karena nantinya calon mahasiswa akan diminta mengisi formulir Surat Pernyataan Kesediaan dan Kesanggupan membayar SP3 Unair," katanya.

Oleh karena itu, calon mahasiswa bisa menaikkan SP3 melebihi Rp150 juta untuk Prodi Kedokteran. "Ada yang mengisi sampai Rp600 juta atau bahkan Rp1 miliar," tandasnya.

Untuk Prodi Kedokteran Gigi ada yang mengisi SP3 sampai Rp200 juta dan Rp250 Juta, sedangkan untuk Prodi Akuntansi dan Manajemen ada yang mengisi SP3 sampai Rp50 juta dan Rp100 juta.

Namun, besaran sumbangan itu tidak ada hubungannya dengan mereka diterima atau tidak di Unair, sebab besaran sumbangan itu ditulis setelah mereka lulus.

"Banyak juga yang mengisi Rp1 miliar, tapi tidak bisa diterima, karena mereka tidak lulus, bahkan anak dari keluarga besar Unair sendiri juga tidak otomatis, tapi tergantung mereka lulus atau tidak tes-nya," katanya.

Hal itu diakui Direktur Kemahasiswaan Unair Prof Imam Mustofa, bahkan dirinya juga merupakan contoh. Contoh lain dosen yang juga dokter di RSUD dr Soetomo Surabaya.

"Meski saya ketua panitia penerimaan mahasiswa di Unair, tapi anak saya tidak bisa masuk Unair karena tidak lulus. Dia baru diterima pada tes tahun berikutnya," tegas Imam Mustofa kepada ANTARA pada beberapa waktu lalu.

PTS
Kalau SPP di PTN berkisar Rp1,8 juta hingga Rp6 juta sesuai dengan prodi yang dipilih, lalu uang sumbangan gedung berkisar Rp5 juta (ITS) dan minimal Rp30 juta (Unair) hingga ratusan juta atau bahkan Rp1 miliar, maka bagaimana dengan PTS?.

Agaknya, biaya kuliah di PTS di Surabaya justru paling murah Rp6 juta untuk SPP per semester, sedangkan "uang gedung" mulai dari Rp9,5 juta hingga puluhan juta.

Namun, ada juga PTS yang mematok "uang gedung" hanya Rp3 juta dan SPP bulanan seperti SMA, meski jumlahnya tidak banyak dan tergolong "minoritas" dari sekian banyak PTS yang ada.

Di Universitas Surabaya (Ubaya), misalnya, ada istilah uang sumbangan pendidikan (USP) atau "uang gedung" dan uang penyelenggaraan pendidikan (UPP) atau SPP.

Ubaya mematok nominal USP dengan besaran yang berbeda untuk masing-masing jurusan dalam satu fakultas, tapi ada juga yang nol biaya, asalkan yang bersangkutan (mahasiswa) memiliki prestasi akademik dengan nilai 85, nilai rapor dan juga prestasi olimpiade.

"Namun, USP yang berbeda besaran itu bisa dibayarkan dengan cara tunai atau diangsur dan hanya sekali dibayar selama kuliah," kata koordinator Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) 2012 Ubaya, Jimmy.

Besaran USP juga ditentukan dengan nilai rapor untuk peserta jalur tanpa tes alias jalur penelusuran minat dan kemampuan (JPMK) dan nilai tes potensi akademik (TPA) untuk peserta di jalur tes.

"Itupun dilihat dari kriteria dengan tiga kategori. Yang pertama USP-nya Rp9,5 juta, kedua Rp10,5 juta dan yang ketiga USP-nya Rp11,5 juta," tutur Jimmy.

Untuk UPP (SPP), dari enam fakultas dengan 33 jurusan yang ada, masing-masing memiliki nominal berbeda, seperti Fakultas Hukum dengan biaya per semester mencapai Rp7 juta.

Sementara itu, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Fakultas Psikologi, Fakultas Tehnik, Fakultas Ekonomi, Fakulas Teknik dan Fakultas Farmasi ada di kisaran Rp8 juta, sedangkan Fakultas Teknobiologi yang membutuhkan banyak peralatan laboratorium bisa Rp9,3 juta.

Lain lagi dengan Universitas Ciputra (UC) Surabaya. "SPP di UC tidak banyak berubah dengan tahun sebelumnya. Per semester dengan besaran sekitar Rp9 jutaan sesuai jurusan yang diminati. Untuk DPP (dana pembangunan dan pengembangan) hanya sekitar Rp5 jutaan," kata Humas UC, Kristi.

Namun, ada pula PTS murah, di antaranya Universitas dr Soetomo (Unitomo) Surabaya. Kampus bermotto "kampus rakyat" itu menerima mahasiswa baru dari tiga jalur yakni umum (SMA/SMK/MA sederajat), PMDK (prestasi akademik dan nonakademik), dan kemitraan (TNI, Polri, PNS, pensiunan).

Kabid Humas Unitomo, Agustiawan Djoko Baruno SE MM, menjelaskan SPP berkisar Rp300 ribu hingga Rp400 ribu per bulan, sedangkan DPP berkisar Rp3 juta hingga Rp5 juta sesuai dengan program studi dan mendaftar pada gelombang I, II, atau III.

"Ada juga potongan DPP, yakni lulusan SMA/SMK/MA sederajat tahun 2012 dengan nilai rata-rata UAN minimal 8,0 akan menerima pembebasan DPP 30 persen," katanya.

Untuk prestasi non akademik (sains, seni, dan olahraga) tingkat kabupaten/kota menerima pembebasan DPP 40 persen, prestasi tingkat provinsi dengan pembebasan DPP 60 persen, prestasi nasional dengan pembebasan DPP 80 persen, dan prestasi internasional dengan pembebasan DPP 100 persen.

"Untuk Jalur Kemitraan dengan pembebasan DPP sebesar 25 persen, asalkan ada bukti keluarga TNI, Polri, PNS, atau pensiunan. Semuanya akan dipotong enam persen bila dibayarkan secara tunai saat mendaftar ulang," katanya.

Jadi, kuliah memang tidak murah, setidaknya PTN memang murah dalam SPP tapi tidak murah dalam "uang gedung", sedangkan PTS justru murah dalam "uang gedung" tapi SPP agak mahal, meski ada juga PTS yang murah keduanya.
(ANT-T.E011/E001)