Presiden SBY apresiasi "whistle blower"

Jumat, 27 Juli 2012 22:35 WIB

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (FOTO ANTARA)

...Whistle blower itu sistem bagus, dengan harapan rakyat kita yang ingin memberikan informasi kepada negara, penegak hukum, itu benar-benar yang faktual, bukan fitnah...

Jakarta (ANTARA Sumsel) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengapresiasi sistem "whistle blower" yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mendukung reformasi birokrasi di jajaran kementerian.

"Whistle blower itu sistem bagus, dengan harapan rakyat kita yang ingin memberikan informasi kepada negara, penegak hukum, itu benar-benar yang faktual, bukan fitnah atau berita yang tidak berdasar," kata Presiden Yudhoyono di Jakarta, Jumat, seusai memimpin rapat koordinasi bidang fiskal, perpajakan dan bea cukai.

Dengan penerapan sistem "whistle blower", menurut Presiden, Kementerian Keuangan telah berhasil menjaring sedikitnya 152 kasus pengaduan dan ditindaklanjuti.

"Ada sejumlah pencapaian meskipun masih ada juga kasus yang menunjukkan pelanggaran disiplin dari pegawai di jajaran Kementerian Keuangan. Secara umum saya melihat hasil dari reformasi birokrasi serta pengawasan sudah tampak," kata Presiden sekalipun dari sejumlah kasus pengaduan ada juga yang tidak mengandung kebenaran.

Pemerintahan Presiden Yudhoyono berulang kali mengungkapkan komitmennya untuk mendorong penerimaan negara dari sektor perpajakan. Sejumlah gebrakan telah dilakukan oleh jajaran pemerintahan sejak beberapa tahun lalu untuk menjaring wajib pajak semaksimal mungkin. Upaya itu dibarengi oleh komitmen penegakan hukum yang kuat.

Dalam beberapa waktu terakhir sejumlah kasus kebocoran pajak terungkap di publik dan sang pelaku yang beberapa diantaranya adalah oknum petugas pajak dihadapkan ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Selain mengapresiasi penerapan sistem "whistle blower" di Kementerian Keuangan, Kepala Negara pada kesempatan itu juga menyoroti mengenai sistem penyertaan modal untuk BUMN. Presiden mengatakan akan meninjau sistem penyertaan modal BUMN mengingat penandatangan persetujuan penyertaan modal negara untuk BUMN dilakukan setiap tahun.

"Kalau penyertaan modal demi penyertaan modal setiap tahun terjadi karena BUMN itu tidak efisien atau manajemennya tidak bagus, tentu ini keliru," katanya.

Rapat koordinasi tersebut berlangsung lebih kurang tiga jam dan diikuti oleh antara lain Wakil Presiden Boediono, Menteri Keuangan Agus Mertowardojo, Menteri Pertanian Suswono, Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.(ANT-G003/Z002)